logo rilis
Mahfud MD Sindir Susi Pudjiastuti soal Kebijakan Pelarangan Kapal di Natuna
Kontributor
AM Ikhbal
13 Maret 2020, 22:15 WIB
Mahfud MD Sindir Susi Pudjiastuti soal Kebijakan Pelarangan Kapal di Natuna
Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

RILIS.ID, JAKARTA— Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD  menyindir Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti soal kebijakan pelarangan kapal di Laut Natuna semasa dia menjabat.

Mahfud mengungkapkan, banyak pedagang swasta menjadi pemilik puluhan kapal besar asal Pantura yang melaut di Laut Natuna Utara atau perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Pemilik kapal, ya mereka pedagang-pedagang swasta. Pedagang-pedagang swasta kan banyak yang punya kapal di Indonesia," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Mahfud menilai, kapal besar milik pedagang swasta itu sebelumnya banyak yang mangkrak. Itu terjadi karena adanya kebijakan larangan melakukan penangkapan ikan di laut tertentu saat Menteri Susi menjabat.

Bahkan, mangkraknya kapal pedagang swasta juga dialami oleh kapal-kapal berukuran kecil.

"Sekarang banyak yang mangkrak, juga yang kecil-kecil karena kebijakan lama. Enggak boleh ke sana, enggak boleh ke sini," ucapnya.

Menurutnya, kebijakan itu kini berubah. Pada prinsipnya sebuah kebijakan dapat berubah karena melihat perkembangan sosial.

"Mungkin dulu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bu Susi bagus, pada saat itu. Tetapi kan hukum dan peraturan itu selalu mengikuti perkembangan situasi sosial politik dan ekonomi," katanya.

"Mungkin ada beberapa hal kecil perlu di-review dan sekarang itu sudah mulai dilakukan," ujar Mahfud.

Sebelumnya, 29 kapal nelayan Pantura secara resmi akan meramaikan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang berada di Natuna Utara, Kepulauan Riau.

"Hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 ada kapal- kapal nelayan besar dari Pantura sebanyak 29 kapal, 30 sebenarnya, satu sedang perbaikan, kapal besar yang bisa melaut mencari ikan ke tengah ke ZEE," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan, pengiriman nelayan Pantura di Natuna sudah berdasarkan intruksi presiden (Inpres).

Pemerintah akan menjaga hak berdaulat di Laut Natuna Utara atau ZEE Indonesia berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.

Mahfud mengatakan, pengiriman nelayan Pantura di Natuna juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka meramaikan wilayahnya.

"Isi Natuna itu dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan agar Natuna itu hidup dan negara hadir di situ," katanya.

Sumber: Kompas.com




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID