logo rilis
Mahar Politik
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
17 Januari 2018, 12:55 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Mahar Politik

MAHAR politik sesungguhnya hanyalah sebuah konsekuensi. Jika partai politik tidak diperbolehkan memiliki unit bisnis, sementara negara juga tidak mengalokasikan dana yang cukup, karena peraturan perundang-undangannya memang begitu, lalu dari mana partai politik bisa membiayai segala aktivitas yang hampir semuanya memerlukan dana? 

Dalam skala nasional, tentu saja jumlah dana yang diperlukan tidaklah kecil. Mulai dari teknis administrasi, pengadaan sekretariat/kantor, proses verifikasi sebagai peserta Pemilu, perkaderan, kampanye, apalagi jika menggunakan strategi pencitraan dengan melibatkan lembaga-lembaga survei dan media massa, sampai kepada pengamanan suara dalam Pemilu, semuanya membutuhkan pendanaan yang jumlahnya pasti sangat fantastik. 

Baca Juga

Kalau masyarakat awam mengetahuinya, pasti akan terkejut dan terheran-heran. Yang tidak kritis pun akan langsung menjadi kritis dan sekali lagi bertanya: dari mana uang sebanyak itu? 

Istilah mahar ini sesungguhnya merupakan eufimisme/penghalusan saja sebagai bagian dari upaya “penghalalan” sesuatu yang sesungguhnya tidak halal. Sebab, para politisi sesungguhnya menyadari bahwa yang disebut dengan mahar itu tidak legal, penerimaannya di bawah tangan, dan tentu saja penggunaannya juga tidak pernah transparan. 

Hubungan seorang calon dengan partai atau pimpinan partai dianalogkan dengan hubungan antara pengantin lelaki dengan perempuan yang baru bisa melangsungkan pernikahan apabila memberikan mahar atau mas kawin. Partai politik dianggap sebagai gadis cantik yang diburu oleh calon yang bukan penguasa partai atau penguasa satu partai tetapi jumlah kursinya di lembaga legislatif tidak memenuhi syarat untuk mengusung calon sendiri. 

Partai lain yang sebelumnya tidak memiliki hubungan apa pun dengan sang calon dan tidak memiliki kepercayaan yang cukup kepadanya, berdasarkan pengalaman, biasanya lebih memilih bertindak pragmatis dengan meminta imbalan di depan. Sebab, ketika calon yang diusung tersebut benar-benar terpilih, belum tentu akan memberikan kontribusi sebagai balasan telah diusung dalam pencalonan. Bahkan tidak sedikit yang setelah terpilih, kemudian mengkhianati partai politik yang telah mengusung dengan menjadi kutu loncat; berpindah ke partai lain karena kepentingan jangka pendek saat itu.

Setidaknya dua kenyataan itulah yang membuat kasus-kasus mahar politik tidak akan pernah hilang. Ia selamanya akan menjadi rahasia umum dalam setiap kali terjadi Pemilu, baik eksekutif maupun juga legislatif. Hanya dalam kasus yang sangat luar biasa saja, mahar politik tidak terjadi, yaitu apabila sang calon benar-benar memiliki pesona kuat dan diharapkan akan menguntungkan partai politik pengusung. Bahkan dalam beberapa kasus, calon tersebut mendapatkan dukungan finansial berapa pun yang diperlukan.   

Dalam konteks sistem, mahar politik bisa ditekan jika pimpinan partai politik dikontrol oleh mekanisme internal partai yang baik. Dengan mekanisme itu juga, jika pun tetap terjadi, mahar politik bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan partai. Namun, jika partai tidak memiliki mekanisme internal yang baik, maka mahar politik itu hanya menjadi pundi-pundi bagi elite partai. 

Mengenai penegakan hukum untuk menghilangkan praktik “mahar politik” ini, dalam keadaan partai politik tidak memiliki sumber pendanaan yang rasional untuk pembiayaan partai, tentu saja tidak rasional. Karena itu, harus diretas jalan baru. Sumber pembiayaan partai jangan sampai terus-terusan berada di wilayah gelap. Sebab, hal itu menyebabkan orang-orang yang ingin menguasai sumber daya alam negara ini terus bergentayangan. Mereka akan menjadi penyokong-penyokong finanasial kepada siapa pun yang sedang memperebutkan kekuasaan, di segala tingkatan. Bahkan, tidak sedikit yang bermain di semua kaki, agar siapa pun yang menang, merekalah yang sesungguhnya berkuasa.  

Untuk menerangi wilayah gelap itu, caranya sesungguhnya tidak sulit. Hanya memerlukan kemauan saja dengan mengatur sumber pendanaan itu melalui peraturan perundang-undangan. Partai politik harus dibiayai oleh negara. Memang, dengan adanya aturan itu, akan terlihat biaya yang dialokasikan sangat besar. Namun, tanpa aturan yang jelas tentang sumber pendanaan partai politik, negara akan mengalami kerugian yang jauh lebih besar. 

Bahkan, dalam jangka panjang, jika praktik jual beli kekuasaan ini dibiarkan, maka negara ini akan sampai pada tahap kehilangan kedaulatan. Sebab, oleh para pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dalam Pemilu demokratis, telah diijonkan kepada para cukong, bisa lokal, bahkan juga aseng dan asing. Wallahu a’lam bi al-shawab.


#mahar politik
#mahar
#pilkada
#partai politik
#Mohammad Nasih
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID