logo rilis
Lima Fakta soal Pembatalan Haji 2020
Kontributor
Elvi R
02 Juni 2020, 12:00 WIB
Lima Fakta soal Pembatalan Haji 2020
Jemaah haji. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Melalui menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020 pemerintah remi membatalkan haji tahun ini.

Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan, keputusan berat tersebut berdasarkan berbagai kajian dan untuk keselamatan jamaah haji 2020.

Setidaknya ada lima fakta yang dirangkum rilis.id dalam keputusan pembatalan haji 2020. Berikut rangkumannya.

1. Berdasarakan kajian mendalam

Berdasarkan kajian yang dilakukan Kementerian Agama Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah.

"Agama sendiri mengajarkan menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan," ungkap Fachrul Razi.

2. Kajian literatur membuka dokumen masa lalu

Dari sisi lain, kajian literatur yang dihimpin Kemenag mendapati fakta, penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan.

"Puluhan ribu jemaah haji menjadi korban," katanya.

Misalkan, pada 1814 saat terjadi wabah Thaun, pada 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi, 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis. Pada 1947, pun Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

3. Arab Saudi tak juga buka akses haji 2020

Kebijakan pembatalan haji 2020 juga diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M. Akibatnya, Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah. Padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

4. Harusnya kloter pertama berangkat 26 Juni

Rencana awal kita, keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni. Artinya, untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Padahal, akses layanan dari Saudi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mulai dibuka.

"Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar yaitu menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah. Meski dipaksakan pun tidak mungkin karena Arab Saudi tak kunjung membuka akses," katanya.

5. Pembatalan berlaku untuk seluruh WNI

Maksudnya, pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi termasuk juga jemaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau furada.

“Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh WNI,” ujar Menag.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID