logo rilis
Leader Atau Dealer?
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
28 Maret 2018, 16:41 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Leader Atau Dealer?

LEADER atau sering diartikan pemimpin, sesungguhnya memiliki banyak makna lain yang berhimpitan, nyaris sinonim dengan, di antaranya: orang yang menuntun, membimbing, menggiring, dan membawa. Pemimpin semestinya memang adalah orang yang bisa menuntun, membimbing, dan menggiring untuk membawa orang-orang yang dipimpinnya kepada kebenaran dan kebaikan bersama. Karena itu, seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan komprehensif, juga keterampilan  khusus agar bisa mencapai tujuan secara efektif dan lebih baik lagi efisien.

Pemimpin harus memiliki pemikiran besar, karena berkaitan dengan kehidupan warga negara yang berjumlah sangat banyak. Bukan berarti pemimpin tidak boleh memikirkan diri dan keluarga sendiri. Namun, cara berpikir pemimpin sejati adalah cara berpikir yang inklusif, mencakup seluruh rakyatnya yang di dalamnya ada keluarganya. Jika seluruh rakyat makmur, maka keluarga sendiri juga akan mengalami kemakmuran. Jika masyarakat mengalami peningkatan kualitas hidup, maka keluarga secara otomatis juga akan mengalami hal yang sama. Jika fokus utama peningkatan taraf hidup adalah diri dan keluarga, atau orang-orang terdekat, maka aktivitas yang lebih tepat menjadi pilihan mestinya bukanlah memimpin, melainkan menjadi pengusaha saja. Sebab, dengan menjadi pengusaha, akumulasi kapital yang merupakan basis utama kesejahteraan akan mudah dan sah dilakukan. Dengan kapital yang terakumulasi itu bisa membayar banyak orang untuk menjadi pelayan. Sedangkan pemimpin, selain harus memberikan bimbingan, juga justru harus memberikan pelayanan kepada rakyat. 

Namun, tidak sedikit pemimpin yang mestinya memberikan koridor yang mengarah kepada tujuan hidup bersama berupa kemakmuran, lebih mementingkan diri sendiri dan orang-orang terdekat. Kekuasaan yang ada di tangan mereka, menjadi alat tawar untuk membangun deal-deal dengan pengusaha yang ingin mengeruk sumber daya alam yang ada di wilayah kewenangan mereka. Mereka berkeyakinan sesat bahwa hanya dengan berkomplot dengan para pengusaha, maka mereka akan berhasil mempertahan kekuasaan. Demokrasi yang kian liberal, membuat mereka berpikir pragmatis bahwa suara rakyat bisa dengan mudah didapatkan dengan cara melakukan praktik politik uang. 

Sebaliknya, para pengusaha yang pada dasarnya berkecenderungan pragmatis, juga merasa mendapatkan jalan yang lebih mudah apabila mendapatkan jaminan dari para penguasa yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan politik. Apalagi, jaminan keberlangsungan usaha-usaha mereka memang juga sangat bergantuk kepada kebijakan politik. Karena itulah, mereka bersedia membiayai pencalonan seorang politisi, walaupun jumlahnya untuk kalangan awam dianggap sangat fantastik. Namun, bagi pengusaha yang bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, jumlah itu tergolong biasa saja, bahkan tidak seberapa. Bahkan bisa jadi lebih murah, dibandingkan jika harus menanggung ketidakpastian dalam menjalani usaha.

Relasi mutualistik antara penguasa dan pengusaha jahat inilah yang menyebabkan para pemimpin bukan lagi memerankan fungsi-fungsi kepemimpinan, melainkan hanya melakukan deal-deal dengan pengusaha agar mereka bisa mempertahankan atau memperbesar kekuasaan. Yang lebih memprihatinkan, akibat deal-deal mereka telah menyebabkan wilayah mereka mengalami kerusakan, tidak begitu mendapatkan perhatian. Yang terpenting mereka tetap bisa terus-menerus menikmati kejayaan politik yang dengan kekuasaan politik itu mereka bisa ikut menikmati kekayaan dan bisa hidup bermegah-megah.

Agar pemimpin tidak hanya menjadi dealer-dealer yang merugikan rakyat, maka diperlukan pendidikan politik yang kontinue. Rakyat harus selalu dicerdaskan agar memiliki kesadaran tinggi tentang implikasi politik, dan mengetahui dengan baik bagaimana sistem politik bekerja. Bersamaan dengan peningkatan kualitas pemahaman rakyat itu, jumlah calon pemimpin yang baik harus terus diperbanyak. Dengan demikian, rakyat memiliki banyak pilihan. Dengan adanya banyak pilihan yang baik, rakyat bisa mendapatkan yang terbaik di antara yang baik (primus interpares). Wallahu a’lam bi al-shawab.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID