logo rilis
Lawan COVID-19, MPR dan DPD Kompak Jaga Situasi Politik Ditengah Pandemi
Kontributor
Nailin In Saroh
16 April 2020, 23:30 WIB
Lawan COVID-19, MPR dan DPD Kompak Jaga Situasi Politik Ditengah Pandemi
Ketua MPR Bambang Soesatyo. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Pimpinan MPR RI dan DPD RI sepakat untuk tetap menjaga situasi politik agar tetap kondusif ditengah wabah COVID-19. Salah satunya dengan cara mendukung berbagai keputusan Pemerintah dalam melawan pendemi tersebut, berupa kebijakan sesuai koridor konstitusi sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Kita juga perlu terus mendorong solidaritas dan gotong royong melawan COVID-19. Dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai Empat Pilar secara nyata, MPR dan DPD juga sepakat mendukung berbagai keputusan pemerintah, mengingat sifat kedaruratan yang luar biasa." kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Lebih lanjut, Bamsoet menuturkan  pandemi ini memberikan pengaruh yang sangat besar pada bidang ekonomi, seperti banyak perusahaan menutup usahanya, sehingga menimbulkan gelombang PHK yang sangat besar.

Kemudian, hilang atau berkurangnya pendapatan masyarakat yang secara langsung terpapar oleh COVID-19. Selain itu, penyebaran COVID-19 juga telah menyebabkan lembaga-lembaga negara tidak dapat bekerja secara optimal.

Sebagai lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat, MPR, DPR, dan DPD RI perlu terus mendorong Pemerintah untuk menyiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional.

Misalnya, menyiapkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang terhadap proyeksi kenaikan jumlah kemiskinan dan pengangguran yang tajam. Seperti penambahan jumlah penerima Kartu Pra-Kerja kepada masyarakat yang terdampak PHK, menggencarkan pemberian bantuan sosial melalui dana desa, dan pelaksanaan proyek padat karya di seluruh daerah untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja.

"Kemudian, memperbaiki daya tahan dunia usaha dan mengembalikan daya tarik ekonomi Indonesia pasca-pandemi COVID-19 yang dianggarkan dalam APBN 2021," katanya. 

Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 itu menyampaikan bahwa Pimpinan MPR, DPD, dan DPR RI juga sepakat untuk membahas perlunya dihindari kondisi Presiden RI menyampaikan tiga kali pidato dalam satu hari yang sama pada 16 Agustus mendatang.

"Rapat konsultasi juga menyepakati perlunya menghidupkan kembali rapat pertemuan konsultasi antarpimpinan lembaga negara untuk membahas permasalahan kebangsaan, sekaligus menunjukkan kekompakan dan soliditas hubungan antarlembaga negara dengan tuan rumah secara bergiliran," kata Bamsoet.

Selain itu, menurut Bamsoet, Pimpinan MPR, DPR dan DPD RI juga sudah harus mempersiapkan "Contingency Planning" (Rencana B) atau rencana darurat, sekiranya pandemi COVID-19 masih belum selesai pada bulan Agustus 2020.

"Seandainya pada bulan Agustus nanti kondisi pandemi COVID-19 masih mengharuskan social distancing atau physical distancing, MPR RI juga sudah mempersiapkan berbagai alternatif pelaksanaan sidang tahunan menyesuaikan ketentuan protokol kesehatan," kata dia.

Menurut Bamsoet tingkat literasi digital bangsa Indonesia sudah sangat tinggi, kemampuan para wakil rakyat maupun pimpinan lembaga negara terhadap akses digital, juga sudah sangat baik.

"Jadi tidak ada halangan jika penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI dilakukan secara digital dan kehadiran para anggota dan pimpinan lembaga negara dilakukan secara virtual," pungkasnya. 

Pandangan tersebut dijelaskan Bamsoet dalam Rapat Konsultasi MPR RI bersama DPD RI pada Kamis, (16/4/2020). 

Rapat digelar secara daring yang juga diikuti oleh Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Zulkifli Hasan, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Sjarifuddin Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Sedangkan dari DPD RI, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan B Najamudin. 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID