logo rilis
Lampaui Kewenangan Jokowi, Politisi NasDem Sebut Luhut Pandjaitan 'The Real President'
Kontributor
Nailin In Saroh
05 April 2020, 20:00 WIB
Lampaui Kewenangan Jokowi, Politisi NasDem Sebut Luhut Pandjaitan 'The Real President'
Menko Maritim dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan. ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi S.

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Fraksi NasDem DPR RI, Fauzi H Amro menilai lambatnya respon pemerintah pusat terhadap penanganan virus corona baru atau COVID-19, lantaran ada sosok yang sangat begitu berkuasa mengendalikan kabinet. 

Sosok tersebut, dinilai lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dari pada menyelamatkan rakyat Indonesia dari wabah COVID-19. Bahkan, perannya melebihi kewenangannya sebagai pembantu Presiden Joko Widodo.  

"Sosok itu adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang bertindak seolah 'The Real President'," tegas Fauzi kepada wartawan, Minggu (5/4/2020).

Adapun beberapa sikap Luhut yang kontroversial melebihi kewenangannya, yakni saat menjadi Plt Menteri Perhubungan. Menggantikan sementara Menhub Budi Karya Sumadi yang tengah dirawat karena COVID-19. 

Pertama, Luhut membatalkan permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP), bus antar-jemput antarprovinsi (AJAP), serta bus pariwisata dari dan ke Jakarta, di tengah wabah.

"Luhut berdalih belum ada kajian dampak ekonomi dari penghentian operasional bus-bus tersebut," sebut dia. 

Selain itu, lanjut Fauzi, menurut juru bicara Menko Maritim dan Investasi (Marves), Jodi Mahardi seperti dikutip salah satu media nasional, pada rapat dadakan yang digelar Presiden Jokowi akhir Maret lalu, Luhut ditunjuk sebagai koordinator penanganan COVID-19. 

"Jadi terjadi tumpang tindih antara peran Luhut sebagai koordinator penangan COVID-19 dengan Kepala BNPB Doni Monardo yang sebelumnya ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19," kata anggota Komisi IV DPR itu.  

Padahal, sambung Fauzi, sesuai isi Keppres Nomor 9 Tahun 2020, Luhut sebenarnya tak dapat panggung di Gugus COVID-19. 

Dalam Keppres itu, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditetapkan sebagai Ketua Pengarah Gugus COVID-19 didampingi Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Kesehatan (Menkes) sebagai wakil. Kemudian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Gugus COVID-19. 

"Kementerian Marves hanya disebutkan sebagai anggota tim pelaksana Gugus COVID-19. Luhut bahkan tidak masuk dalam anggota tim pengarah sebagaimana menteri-menteri Jokowi lainnya," tegas Fauzi. 

Namun begitu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berencana menerapkan kebijakan karantina wilayah di Jakarta sebagai upaya membendung laju penyebaran virus sars-cov-2 penyebab COVID-19, Luhut mendadak muncul kepublik, sebagai pelaksana Menteri Perhubungan dan memveto menolak rencana kebijakan Anies Baswedan. 

“Saya heran, apa pun inisiatif Anies selalu ditolak Pemerintah Pusat,”sindirnya. 

"Karantina wilayah terlebih dulu sudah dilakukan Tegal, Tasikmalaya dan lain-lain. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga punya inisiatif serupa yaitu melakukan karantina wilayah di Jakarta, tapi sangat disesalkan, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai Pelaksana Menteri Perhubungan menolak kebijakan tersebut, padahal itu kebijakan terbaik dalam memutus rantai wabah," kata Fauzi menambahkan. 

Kebijakan Pemerintah Pusat yang selalu berubah-ubah dan tidak mengakomodir inisiatif daerah lanjut alumnus HMI ini, bisa menimbulkan daerah kehilangan kepercayaan pada Pemerintah Pusat. Terlebih Pemerintah Pusat terlihat lambat dalam mengambil kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19.

Belum lagi, kata dia, penanganan COVID-19 ini di Pemerintah Pusat seperti tidak satu komando. Ada Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dipimpin Kepala BNPB, Doni Monardo. Disisi lain Luhut juga ditunjuk sebagai koordinator penanganan COVID-19.

“Kalau kita mencermati, dari periode pertama Pemerintahan Jokowi hingga saat ini, peran Luhut seperti disampaikan banyak pihak sudah seperti Perdana Menteri, bahkan ada yang menyebut Luhut, Pak Luhut ini bertindak seperti 'the real President',"

"Ini membuat sosok Luhut oleh sejumlah pengamat dan ekonomi dianggap berbahaya. Karena peran Luhut kelihatan sangat begitu berkuasa di kabinet Jokowi, mengabaikan begitu banyak suara-suara publik yang mengingatkan perbaikan kebijakan diperiode kedua Jokowi termasuk kebijakan yang cepat dan kongkrit dalam penanganan wabah virus corona,” tutur politisi NasDem itu. 

Selain itu, kata Fauzi, Luhut lebih mengutamakan kepentingan investasi dan ekonomi, sementara urusan kemanusian cenderung diabaikan. Ditengah wabah pandemi ini, Luhut pun masih membolehkan tenaga kerja asing asal Cina masuk ke Indonesia, padahal wabah pertama kali muncul dari negeri tirai bambu itu. 

"Inisiatif Karantina Wilayah yang rencana diterapkan Anies Baswedan juga berakhir ditangan Luhut, ditolak, Luhut ini sudah seperti Menteri Segala Urusan atau Menteri Palugada, semua diurusnya,”tuturnya. 

Luhut sebagai Pelaksana Menteri Perhubungan hingga kini tak melarang bus dari berbagai daerah masuk ke Jakarta. Demikian pula bus dari Jakarta ke luar daerah juga tak dilarang, sehingga akan mempercepat laju penyebaran pandemi ke daerah.

Harusnya, tambah Fauzi, Luhut sebagai Pelaksana Menteri Perhubungan, sudah melarang bus dari daerah menuju ke Jakarta. Segala jenis kendaraan dari Jakarta mesti dilarang ke luar daerah, kecuali yang membawa bahan kebutuhan pokok atau pangan, alat-alat kesehatan, dan energi atau minyak. 

"Tapi itu dilakukan, Luhut juga masih membolehkan pemudik pulang kampung. Itu kan sama saja, membiarkan wabah virus corona terus menyebar dan membunuh rakyat Indonesia secara perlahan. Di kepala Luhut sepertinya hanya duit, duit dan duit. Luhut lebih mengutamakan kepentingan investasi dan ekonomi dari pada kemanusian,”tukas Legislator Sumatera Selatan ini.

Semestinya, kata Fauzi, Indonesia harus belajar dari negara-negara yang juga diserang wabah virus corona seperti Cina, Italia, Iran, Korea Selatan, Jerman, Arab Saudi, Ghana dan lain-lain. Pemimpin mereka lebih mengedepankan penyelamatan rakyat dari pada ekonominya

"Seperti kata Presiden Ghana, ekonomi bisa dibangkitkan, tapi orang yang meninggal tidak bisa dibangkitkan. Nah ekonomi itu bisa baik, kalau kesehatan masyarakat terjamin,”tambahnya.

Menurut Fauzi, Presiden Jokowi memiliki mandat dari rakyat Indonesia, seharusnya mengambil alih komando penangan COVID-19 di Indonesia. Para menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya, bertugas membantu presiden. Selain itu, Presiden Jokowi juga mestinya mendengarkan aspirasi publik dan mengokomidir inisiatif berbagai Pemerintah Daerah dalam penanganan wabah COVID-19.

“Ada baiknya Presiden mendengarkan suara-sauara nurani rakyat dan juga mengakomodasi berbagai inisiatif Pemerintah Daerah, karena merekalah yang paling tahu apa yang terjadi di daerah masing-masing. Mereka sudah sangat risau dengan wabah corona, yang korbannya tiap hari mengalami peningkatan, sehingga beberapa daerah mengambil inisiatif menerapkan karantina daerah. Mesti kebijakan itu diapresiasi oleh Pemerintah Pusat, bukannya malah diancam diberi sanksi,”tandasnya.  

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID