Lalai Tangani Difteri, DPR: Berikan Sanksi Kepala Daerah - RILIS.ID
Lalai Tangani Difteri, DPR: Berikan Sanksi Kepala Daerah

Kamis | 18/01/2018 16.12 WIB
Lalai Tangani Difteri, DPR: Berikan Sanksi Kepala Daerah
FOTO: Instagram/@ddyusuf66

RILIS.ID, Jakarta— Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang lalai dalam menangani penyebaran difteri terutama yang tidak mau menyatakan daerahnya berstatus kejadian luar biasa, sementara sudah banyak korban.

"Saya minta Ibu Menteri Kesehatan jika ada kepala daerah lepas tangan atau separoh hati menangani difteri beri sanksi berupa pengurangan dana alokasi khusus," kata Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi di Padang, Kamis (18/1/2018).

Ia menyampaikan hal itu pada kunjungan kerja spesifik membahas penanganan difteri yang dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit dan pemangku kepentingan terkait.

Dede mengatakan hal itu perlu dilakukan karena peran utama pemerintah daerah terutama kepala daerah amat strategis dalam menjaga kesehatan masyarakat.

"Jadi bukan hanya Menteri Kesehatan yang menangani ini, pemerintah daerah juga harus serius," kata dia.

Ia mengatakan ketika Komisi IX DPR berkunjung ke Jawa Timur ditemukan informasi ada beberapa wilayah yang tak mau lapor Kejadian Luar Biasa Difteri karena menjelang Pilkada 2018.

"Sebab kalau dilaporkan seolah-olah bupati tidak melakukan sesuatu, ini petahana biasanya," ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.

Ia menyebutkan berdasarkan data yang dihimpun, wabah difteri terjadi di 30 provinsi tersebar di 185 kabupaten dan kota dengan 900 kasus dan 33 meninggal.

Sementara Sekjen Kementerian Kesehatan, Untung Suseno mengatakan, khusus untuk difteri kalau ditemukan satu saja kasus maka itu sudah disebut Kejadian Luar Biasa.

"Ini bukan berdasarkan hasil laboratorium, tapi gejala klinis yang dinyatakan rumah sakit," katanya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Merry Yuliesday mengatakan, terkait penetapan status Kejadian Luar Biasa Difteri pihaknya akan membahas secara teknis dengan pemerintah pusat apakah saat ini sudah layak ditetapkan KLB.

Sumber ANTARA


Tags
#Difteri
#Komisi IX
#DPR RI
#Dede Yusuf
#Kemenkes
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID