logo rilis
Kuasa Hukum Eni Saragih: Airlangga Ikut Pertemuan Bahas Proyek PLTU Riau-1
Kontributor

26 September 2018, 13:34 WIB
Kuasa Hukum Eni Saragih: Airlangga Ikut Pertemuan Bahas Proyek PLTU Riau-1
FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Kuasa Hukum Eni Saragih, Fadli Nasution, mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dikabarkan ikut pertemuan pembahasan proyek PLTU Riau-1, bersama kliennya, Ketua Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng, mantan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham, serta pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.

Menurut Fadli, pertemuan itu dilaksanakan pasca Airlangga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Kata Fadli, pertemuan digelar di rumah pribadi Airlangga pada Januari 2018 lalu.

"Setelah Pak AH menjadi Ketum Golkar, diadakan pertemuan di rumah pribadi Pak AH (Airlangga Hartarto). Hadir dalam pertemuan itu Pak AH, Mekeng, Idrus, Bu Eni dan Pak Kotjo," kata salah satu kuasa hukum Eni, Fadli Nasution saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Rabu (26/9/2018).

Kendati begitu Fadli enggan menceritakan lebih detail isi pertemuan tersebut. Tetapi, ia menyebut bahwa pertemuan itu tidak lain membicarakan tindak lanjut kepentingan Kotjo menggarap proyek PLTU Riau 1.

"Pastinya kepentingan Kotjo yang dibahas di situ (pertemuan Airlangga) karena belum tuntas kontraknya, mengingat Pak SN sudah tidak lagi ketum Golkar," ujarnya.

KPK dalam hal ini baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Ketiga tersangka itu antara lain, Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih, bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo dan teranyar mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Eni diduga telah menerima suap Rp4,8 miliar dari Johannes untuk mengatur Blackgold Natural Resources Limited masuk dalam konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I. Sementara Idrus dijanjikan hadiah oleh Johannes sebanyak USD1,5 juta.

Proyek pembangunan PLTU Riau-I ini merupakan bagian dari program tenaga listrik 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pemerintah menargetkan PLTU Riau-I bisa beroperasi pada 2020/2021.

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-I. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-I.

Editor: Sukma Alam




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID