logo rilis
Kritik Jokowi soal Tapera, Demokrat: Sudah Kehilangan Arah Tangani Ekonomi
Kontributor
Nailin In Saroh
04 Juni 2020, 21:00 WIB
Kritik Jokowi soal Tapera, Demokrat: Sudah Kehilangan Arah Tangani Ekonomi
Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat, Irwan. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). PP tersebut, diantaranya mengatur pemotongan gaji 3 persen bagi PNS, pegawai BUMN dan BUMD dan 2,5 persen bagi pekerja swasta dan mandiri untuk Tapera.

Menanggapi hal tersebut, anggota Fraksi Demokrat DPR Irwan, mempertanyakan kebijakan yang muncul di tengah pandemi itu. Menurutnya, saat ini rakyat sudah cukup sulit bertahan di tengah situasi ekonomi akibat COVID-19, tetapi pemerintah malah terus mengambil uang rakyat untuk program-program yang menyangkut kepentingan rakyat juga. 

“Diskusinya bukan di besaran persennya itu, tetapi pelaksanaan dari PP-nya sendiri kenapa harus sekarang di tengah pandemi," ujar Irwan dalam keteranganya, Kamis (4/6/2020).

Politisi Demokrat itu menilai pemerintah dengan situasi seperti ini sudah kelihatan kehilangan arah penanganan ekonominya. Sebelumnya dengan UU Minerba, ditambah Perppu Corona.

"Semua sudah dipermudah, usaha-usaha masuk, seharusnya tidak ada lagi (beban iuran ke rakyat), Kewajiban negara untuk memenuhinya tetapi masih menggunakan uang masyarakat untuk pendanaannya,” tuturnya.

Anggota Komisi V DPR RI ini menjelaskan jika program serupa sebenarnya sudah berjalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Pemerintah, kata dia, membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan itu dijamin oleh negara pendanaannya melalui KemenPUPR.

“Jadi buat apa? menurut saya diskusinya di situ, ini kenapa kok pemerintah tiba-tiba mengeluarkan PP untuk pemotongan iuran 3 persen terhadap PNS, BUMN, TNI, polisi termasuk pekerja swasta. Ini kan nyari duit nih, pemerintah nyari duit nih, nggak ada uangnya,” ketusnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini menyebut kalau kebijakan pemerintah itu diambil akibat penanganan ekonomi yang gagal karena negara terancam bangkrut seperti ini akhirnya masyarakat yang jadi korbannya.

Dia juga mempersoalkan iuran BPJS Kesehatan dinaikkan 100 persen dan sekarang gaji dipotong untuk Tapera. Padahal, menjadi kewajiban negara untuk menghadirkan rumah layak huni.

Hal ini sudah diatur dalam Pasal 28A ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Selama ini sudah dilaksanakan, termasuk oleh pak SBY, di zaman pak SBY sudah ada program prorakyat ini dan program untuk kepentingan rakyat itu jangan mengambil uang rakyat, apapun itu namanya, tabungan, janganlah. Ini kan gejala-gejala pemerintah begini nih, uang haji dipake, uang ini dipake,” pungkas legislator Kalimantan Timur itu. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID