logo rilis
KPK Endus Ada Pemotongan Insentif Nakes di Rumah Sakit
Kontributor
RILIS.ID
23 Februari 2021, 18:41 WIB
KPK Endus Ada Pemotongan Insentif Nakes di Rumah Sakit
Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati. ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus ada pemotongan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah rumah sakit.

Potongannya pun cukup besar. Mulai 50 persen hingga 70 persen. Informasi pemotongan tersebut diterima KPK dari berbagai rumah sakit di Indonesia.

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengungkapkan pemotongan insentif nakes diduga dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit.

"Insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan secara langsung tersebut diketahui dilakukan pemotongan oleh pihak manajemen untuk kemudian diberikan kepada nakes atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien Covid-19," kata Ipi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/2/2021).

Lembaga antirasuah ini mengimbau agar manajemen rumah sakit menghentikan pemotongan insentif nakes.

"KPK mengimbau kepada manajemen rumah sakit atau pihak terkait agar tidak melakukan pemotongan insentif yang diberikan kepada nakes," imbuhnya.

Pada Maret hingga akhir Juni 2020, KPK juga menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan nakes berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) bernomor HK.01.07/MNENKES/278/2020.

Di antaranya potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak terduga (BTT).

"Proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," jelas Ipi.

Terakhir, proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, kata Ipi, KPK merekomendasikan perbaikan berupa pengajuan insentif nakes pada salah satu sumber anggaran saja (BOK atau BTT).

Pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan di kabupaten, kota dan provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah. Kemudian, pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada nakes.

Kemenkes pun telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santuan bagi nakes yang menangani Covid-19.

Ipi menambahkan bahwa KPK telah meminta Inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama melakukan pengawasan untuk memastikan para nakes menerima haknya tanpa ada pemotongan.

"Insentif dan santunan kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah, yang merupakan hak bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," pungkasnya. (*)

Editor: Segan Simanjuntak


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID