KPK Diminta Periksa Dirut PT KBN Terkait Kasus Ini - RILIS.ID
KPK Diminta Periksa Dirut PT KBN Terkait Kasus Ini
Zulhamdi Yahmin
Jumat | 12/07/2019 14.29 WIB
KPK Diminta Periksa Dirut PT KBN Terkait Kasus Ini
FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Sattar Taba.

Permintaan itu disampaikan oleh Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Jakarta Utara lantaran mengaku menemukan 20 kasus dugaan korupsi di PT KBN dalam kurun waktu 2014-2016.

"KPK harus periksa HM Sattar Taba atas 20 kasus di KBN dengan kerugian negara sebesar Rp 64,1 Miliyar," ujar koordinator KBNU Jakarta Utara Wahyudin di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Kasus dugaan korupsi di PT KBN tersebut, menurut Wahyudin, di antaranya adalah terkait kerja sama sewa tanah antara PT KBN dan dua investor PT Sion dan PT Karya Teknik Persindo yang diduga harga sewanya dimurahkan. Sehingga, ujar dia, menambahkan ada potensi kerugian negara sebesar Rp4.235.153.520.

"Ada juga dalam proyek penggunaan lahan depo oleh PT Kharisma Astra Nusantara seluas 23.000m², ternyata  tidak dibuatkan Surat Perjanjian sewa menyewa. Tercatat, terjadi Sejak Desember 2013 s.d. Pemeriksaan SPI 22 Juni 2015 baru melakukan angsuran pembayaran sebesar Rp5.385.000.000," ujar Wahyudin.

Dia menyebut, ada banyak modus yang ditemukan KBNU Jakarta Utara dalam kasus proyek PT KBN. Diantaranya adalah dengan memainkan perjanjian kontrak. Disebutkan Wahyudun, oknum PT KBN tidak segan-segan melakukan wanprestasi dalam menjalankan perjanjian kontrak demi tujuan tertentu.

"Kami menduga modus ini juga dilakukan dalam kasus PT KBN dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN) terkait masalah pengelolaan Pelabuhan Marunda. Hal ini terlihat dari Addendum Kontrak yang sampai terjadi tiga kali dan hingga saat ini masih berlart-larut. Bahkan kasus ini terlihat janggal dengan dimenangkannya PT KBN oleh Hakim/Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta," ungkapnya.

Tak hanya itu, lanjut Wahyudin, KBNU juga meminta 20 kasus dugaan korupsi di PT KBN untuk diaudit dan diinvestigasi lebih lanjut. 

Wahyudin mengatakan KBNU Jakarta Utara sebelumnya sudah menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK. Selain aksi demonstrasi, KBNU Jakarta Utara juga malaporkan dugaan korupsi di PT KBN ke KPK dengan tanda terima laporan 004/KNU/VII/2019 dengan nomor registrasi: 56/200.

"Tadi kami menyerahkan bukti tambahan ke KPK," kata dia.

Secara terpisah, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman mengatakan, KPK harus memperhatikan dugaan korupsi di PT KBN. Sebab, menurutnya, BUMN yang menguasai 600 hektare dari seluruh kawasan industri di DKI Jakarta, menjadikan PT KBN jadi primadona di kalangan pengusaha bahkan penguasa.

"Lebih mengkhawatirkan lagi tidak sedikit juga swasta yang diuntungkan dengan kebijakan PT KBN, mulai dari biaya sewa di bawah rata-rata sampai perjanjian kontrak yang bikin rugi PT KBN. Kalau sudah begini KPK harus turun tangan segera, Panggil dan periksa Sattar. Saya tunggu kejujuran KPK untuk periksa dirut KBN," tandasnya. 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID