KPK Akan Terapkan Sistem Dua Tingkat agar Lebih Kuat - RILIS.ID
KPK Akan Terapkan Sistem Dua Tingkat agar Lebih Kuat
Nailin In Saroh
Senin | 23/09/2019 16.00 WIB
KPK Akan Terapkan Sistem Dua Tingkat agar Lebih Kuat
Ilustrasi KPK

RILIS.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerapkan sistem dua tingkat agar kinerja lebih kuat. Sistem ini merupakan produk dari revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. 

Namun sebelumnya, sistem tersebut harus dimintakan kepada para ahli untuk mengkajinya. 
Sistem dua tingkat ini juga diklaim lebih mampu bertahan dalam berbagai situasi.

"Minta pengamat hukum untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan sistem dua tingkat atau sistem dua tingkat yang diangkat dalam revisi UU, dibandingkan sistem satu tingkat sistem tingkat tunggal yang ada di UU lama," ujar Anggota Baleg DPR, Hendrawan Supratikno dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Hendrawan menjelaskan, sistem satu tingkat di dalam UU KPK yang lama yaitu ada di lima pimpinan KPK selaku penanggung jawab tertinggi. Sementara sistem dua tingkat dalam revisi UU KPK yaitu yang ada di lima pimpinan KPK dan lima Dewan Pengawas KPK yang memiliki struktur jabatan yang sesuai.

Menurut dia, kuatnya sistem dua tingkat dapat dibuktikan dari eksistensi lembaga-lembaga komersil. Termasuk dalam sistem pelaksanaan dan pengawasan di berbagai organisasi sosial yang selalu menggunakan sistem dua tingkat.

"Hampir semua lembaga berdaya saing global menggunakan format korporasi terbuka, semua pakai sistem dua tingkat. Demikian pula organisasi sosial, pelaksanaan dan pengawasan dibuat sebagai proses pemeriksaan ulang yang berkelanjutan," katanya.

Namun, menurut dia, KPK sebagai lembaga negara yang menjadi bagian dari pemerintah, tentu saja berbeda dengan lembaga komersil. Sebaliknya ia menilai, KPK sebagai lembaga negara dengan otoritas besar, sistem dua tingkat ini penting untuk diterapkan agar ada penerapan periksa dan periksa kembali.

"Lembaga swasta tidak perlu uang negara dan pejabatnya tidak disumpah saja butuh check and balances," katanya.

Selain itu, dia mempersilahkan semua pihak untuk mengkaji perbandingan sistem kerja antara UU KPK yang lama dengan revisi. Hendrawan mengatakan, UU KPK lama hanya menganut sistem satu tingkat, namun di UU KPK setelah revisi sudah menganut sistem dua tingkat.

"Sistem dua tingkat lebih tinggi daripada sistem tinggi tingkat satu," tukasnya.


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID