KPK Akan Periksa Panitera PN Manado soal Kasus Aditya Moha - RILIS.ID
KPK Akan Periksa Panitera PN Manado soal Kasus Aditya Moha

Selasa | 17/10/2017 12.25 WIB
KPK Akan Periksa Panitera PN Manado soal Kasus Aditya Moha
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha, tersangka dugaan suap terkait putusan banding p

 RILIS.ID,Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa tiga saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait perkara banding terdakwa Marlina Moha Siahaan dalam perkara tindak pidana korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2010.

"Tiga saksi itu akan diperiksa untuk tersangka Aditya Anugrah Moha," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Tiga saksi itu antara lain anggota DPRD Pemprov Sulawesi Utara Marlina Moha Siahaan yang juga ibu dari Aditya, Panitera Pengadilan Negeri Manado Refly Herry Batubuaja, dan tenaga ahli DPR RI Muhammad Zakir Sani.

KPK telah menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Aditya Anugrah Moha sebagai tersangka dugaan suap terkait putusan banding perkara kasus korupsi TPAPD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2010.

Sudiwarsono dan Aditya diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di hotel di daerah Pecenongan Jakarta Pusat pada Jumat (6/10) malam dengan barang bukti sebesar 64 ribu dolar Singapura dari total "commitment fee" sebesar Rp1 miliar dalam pecahan dolar Singapura.

Pemberian uang diduga untuk mempengaruhi putusan banding dalam perkara ibunda Aditya, Marlina Moha Siahaan selaku Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2015 yang sudah divonis bersalah 5 tahun penjara dalam perkara korupsi TPAPD Bolaang Mongondow. Uang juga diberikan agar Marlina tidak perlu ditahan.

Pemberian uang sudah dilakukan sejak pertengahan Agustus 2017 yaitu sebesar 60 ribu dolar Singapura di Manado, selanjutnya pada Jumat (6/10) kembali diserahkan 30 ribu dolar Singapura seusai penyerahan di pintu darurat salah satu hotel di Jakarta, dan masih ada 11 ribu dolar Singapura ada di mobil Aditya.

Sebelumnya, KPK sudah melakukan supervisi terkait penanganan kasus TPAPD Kabupaten Bolaang Mongondow sejak 2014.

"Penanganan kasus TPAPD Kabupaten Bolaang Mongondow saat ini diduga ingin dipengaruhi dalam kasus suap terhadap Kepala Pengadilan Tinggi Manado tersebut awalnya telah disupervisi KPK," kata Febri.

Menurut Febri, penyidikan kasus tersebut dilakukan Polres Bolaang Mongondow dan supervisi dilakukan KPK sejak 2014 dengan kerja sama yang baik antara KPK dan Polri.

"Sejumlah pihak dalam kasus ini sudah diproses ke Pengadilan Tipikor. Enam di antaranya sudah dijatuhi putusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap," katanya pula.

Enam orang itu, antara lain Cimmy Wua selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) baru, Mursid Potabuga selaku PPTK lama, Ferri Sugeha selaku Pengguna Anggaran (PA), Farid Asimin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ikram Lasinggaru selaku Bendahara, dan Suharjo Makalalag selaku Kepala Dinas Pertambangan sebagai pihak ketiga.

Sedangkan, kata dia lagi, untuk mantan Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha Siahaan masih dalam proses banding saat ini dan kasus tersebut telah menjadi perhatian bersama KPK dan Polri agar dituntaskan.

"Semoga indikasi suap terhadap Kepala Pengadilan Tinggi Manado tidak membuat penanganan perkara ini berhenti, karena selain terdakwa Marlina, saat ini masih ada satu perkara yang berada pada tahap penyidikan yang memproses pihak peminjam dana TPAPD," ujar Febri pula.

Sumber Antara


Tags
#PN Manado
#Aditya Moha
#TPAPD Kab Bolaang Mongondow
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID