KPK Acuhkan Surat Tersangka Meikarta ke Jokowi - RILIS.ID
KPK Acuhkan Surat Tersangka Meikarta ke Jokowi
Tari Oktaviani
Selasa | 10/12/2019 12.08 WIB
KPK Acuhkan Surat Tersangka Meikarta ke Jokowi
Istimewa

RILIS.ID, Jakarta – RILIS.ID, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ambil pusing dengan adanya surat dari tersangka korupsi proyek Meikarta yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, KPK tetap memproses hukum tersangka mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Bartholomeus Toto.

"Silahkan saja meminta perlindungan pada siapapun KPK tetap akan fokus pada fakta hukum dan proses pembuktiannya saja," Ujar Febri, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Febri mengatakan sudah cukup banyak fakta yang muncul di persidangan terkait dengan dugaan pemberian suap. Sehingga penetapan Toto sebagai sebagai tersangka bukan sesuatu yang tiba-tiba, melainkan dari proses pengembangan.

"Kalau soal bantahan, tersangka korupsi hampir selalu menyangkal perbuatan yang dilakukan. Bantahan atau sangkalan tersebut tentu akan lebih baik disampaikan di sidang nanti dan diuji secara terbuka,"ungkapnya.

Febri berujar jika tersangka memiliki informasi tentang peran pihak lain yang lebih besar, seharusnya dapat bekerjasama dengan penyidik KPK untuk mengungkapnya. Hal ini bisa melalui permohonan Justice Collaborator (JC) kepada KPK.

"Tersangka dapat membukanya di proses pemeriksaan ataupun mengajukan diri sebagai JC. meskipun tentu tetap harus dilihat apakah syaratnya terpenuhi atau tidak," Ungkapnya.

Diketahui tersangka kasus suap proyek Meikarta jilid II, Toto mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu pun ditembuskan kepada Ketua MPR, DPR, DPRD, Menkopolhukam, Menko Perekonomian, serta Menko Kemaritiman dan Investasi.

Kemudian, ditembukan pula kepada Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Mensesneg, Kepala BKPM, Sekab, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Ketua Mahmakah Agung, Komisi Yudisial, Dewan Pengawas KPK, Ketua KPK periode 2019-2023, Kepala BIN, Komnas HAM, IPW, dan Amnesti Internasional.

Surat itu dikirimkan sejak 20 November 2019. Dalam isinya, Toto menceritakan bahwa ia meyakini penahanan dan penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya didasarkan satu alat bukti yaitu keterangan saksi Edy Dwi Soesianto di persidangan, yang menyebut Toto merupakan sumber pemberian uang Rp 10,5 M untuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk izin peruntukan dan pemanfaatan tanah (IPPT). Edy merupakan Kepala Divisi Land Ackuisition and Permit PT Lippo Cikarang.

"Saya menyampaikan permohonan untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum dari Bapak Presiden karena saya diperlakukan sewenang-wenang (dalam hal penetapan tersangka dan penahanan)," kata Toto dalam surat yang diterima dari kuasa hukumnya, Supriyadi pada Senin (9/12/2019).

Ia juga menceritakan soal persidangan kasus Meikarta sebelumnya yang menyeret empat pemberi suap, yakni Billy Sindoro, Fitradjaja Purnama, Henry Jasmen, dan Taryudi. Dalam sidang itu, Edy bersaksi bahwa dia menerima uang Rp10,5 miliar dari Melda Peny Lestari, Sekretaris direktsi PT Lippo Cikarang

Pemberian uang itu, bersumber dan atas sepengetahuan Toto. Uang itu kemudian diserahkan ke E Yusuf Taufik, ajudan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

"Hanya Edy yang secara lisan tanpa didukung fakta dan bukti lain menyebut saya terlibat dalam suap Meikarta. Padahal, saya sebagai presiden direktur, tidak memiliki kewenangan maupun alasan apapun untuk memberikan suap terkait perizinan Meikarta," ujar Toto.

 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID