KontraS: Pengusutan Pelanggaran HAM Masa Lalu Belum Tuntas - RILIS.ID
KontraS: Pengusutan Pelanggaran HAM Masa Lalu Belum Tuntas
Elvi R
Selasa | 12/12/2017 16.44 WIB
KontraS: Pengusutan Pelanggaran HAM Masa Lalu Belum Tuntas
FOTO: Kemenkumham.go.id

RILIS.ID, Jakarta— Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mengatakan pengusutan pelanggaran HAM masa lalu belum tuntas.

KontraS menilai pernyataan Presiden RI Joko Widodo dalam peringatan Hari HAM sedunia di Solo (10/12/2017) tidak lebih sekadar bahasa diplomasi dan komunikasi politik untuk mendapat pemakluman dari publik. 

"Pernyataan itu berisi pengakuan bahwa penegakan HAM sederet peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu masih penjadi pekerjaan rumah pemerintah pada perayaan. Tapi kami nilai hanya bahasa diplomasi," ujar Yati saat dikonfirmasi rilis.id, di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Menurut Yati, KontraS memiliki sederet catatan untuk kepemimpinan Kabinet Kerja. Catatan Hari HAM dinilai membuka fakta kepada publik bahwa dalam realitasnya, Presiden Joko Widodo tengah menyandera dirinya sendiri dalam menuntaskan sederet peristiwa pelanggaran HAM. 

"Presiden tengah mengangkat figur yang diduga terlibat dan bertanggungjawab atas sederet peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu. Hal ini tentunya tidak lebih demi kepentingan stabilitas kekuasaan yang juga merupakan tujuan dari bentuk kompromi politik," jelasnya.

Dia menyebut, Presiden Jokowi juga membiarkan Jaksa Agung dan Menkopolhukam mencari cara penyelesaian yang jauh dari prinsip keadilan bagi korban. Penyelesaian itu justru mengenyampingkan mekanisme hukum yang tersedia yang semestinya ditempuh oleh pemerintah.

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa butuh kerja sama antara seluruh komponen baik pemerintah pusat dan daerah, maupun elemen masyarakat untuk menghadirkan keadilan HAM, keadilan sosial untuk masyarakat terkesan kontradiktif.

"Dalam hal ini Presiden Joko Widodo justru tidak mau menggunakan otoritatifnya untuk mengambil langkah hukum dan politik," ucap dia.

Sebagai contoh sebut Yati, Presiden Jokowi tidak mau menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) pembentukan membentuk Tim Pencarian Korban dan Pengadilan HAM kasus penghilangan paksa. Padahal tim tersebut sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM dan DPR.

"Presiden Joko Widodo juga tidak mau memgumumkan hasil dokumen TPF Munir ke Publik serta tidak adanya pernyataan untuk memastikan Jaksa Agung bekerja sesuai koridor hukum untuk menuntaskan sederet peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu," pungkasnya.


Tags
#Hari HAM
#Presiden Jokowi
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID