Komisioner HAM PBB Nilai Pengerukan SDA Kejahatan Berat - RILIS.ID
Komisioner HAM PBB Nilai Pengerukan SDA Kejahatan Berat

Rabu | 07/02/2018 16.18 WIB
Komisioner HAM PBB Nilai Pengerukan SDA Kejahatan Berat
Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein (dua dari kanan) menyampaikan keterangan pers di kantor Pusat Informasi PBB, di Jakarta, Rabu (7/2/2018). FOTO: RILIS.ID/Syahrain F

RILIS.ID, Jakarta – Komisioner Tinggi HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein menyoroti soal praktek kejahatan korporasi yang mengeruk sumber daya alam (SDA) di Indonesia tanpa pikir panjang. 

Tindakan semacam itu, apabila tidak mempertimbangkan aspek hidup masyarakat sekitar dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap HAM.

"Kegiatan pertambangan dan pembalakan yang dilakukan perusahaan besar telah menjadi sebab utama pelanggaran serius terhadap petani, pekerja dan masyarakat lokal," ucapnya dalam konferensi pers yang digelar di kantor Pusat Informasi PBB, di Jakarta, pada Rabu (7/2/2018).

"Perampasan lahan, degradasi lingkungan, cadangan air yang terkontaminasi, dan dampak membahayakan bagi kesehatan telah dirasakan," tambahnya menegaskan.

Namun, terlepas dari semua itu, Zeid melihat ada peran pemerintah yang dinilai belum serius menangani potensi kerusakan lingkungan tersebut.

"Proyek-proyek itu telah disetujui dan berjalan tanpa perundingan serius dengan penduduk lokal," ujarnya.

Zeid menyampaikan, dia telah menerima banyak laporan dari berbagai kelompok aktivis soal praktek pengerukan SDA yang telah membuat banyak masyarakat frustrasi.

Dalam siaran persnya, ia menyebut ada sekitar 200 lahan milik warga yang dirampas. Selain itu, para aktivis yang kuat menyuarakan penindasan korporasi besar itu justru mendapat hukuman pidana pada Agustus tahun lalu.

Fakta-fakta yang dia miliki itu menjadi bukti, hak masyarakat untuk menikmati kekayaan alam di Indonesia masih jauh dari kenyataan.

"Saya mendesak pemerintah dan korporasi yang terlibat dalam pengolahan SDA agar mematuhi Panduan Dasar PBB dalam Bisnis dan HAM. Ini penting agar aktivitas bisnis tidak melanggar hak-hak masyarakat," ujarnya.

Editor Elvi R


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID