Komisi VIII DPR Minta MUI Hati-Hati Larang Deklarasi #2019GantiPresiden - RILIS.ID
Komisi VIII DPR Minta MUI Hati-Hati Larang Deklarasi #2019GantiPresiden
Nailin In Saroh
Jumat | 03/08/2018 18.00 WIB
Komisi VIII DPR Minta MUI Hati-Hati Larang Deklarasi #2019GantiPresiden
ILUSTRASI: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Muhammad Sodik meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk hati-hati dalam menyikapi aksi deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. 

Menurutnya, sikap MUI yang melarang deklarasi #2019GantiPresiden di Bandung, Jawa Barat bisa melawan Undang-undang dan konstitusi. Sebab, kata Sodik, kegiatan apel #2019GantiPresiden adalah bagian dari dinamika demokrasi. 

"Kegiatan #2019GantiPresiden adalah kegiatan konstitusional. Sehingga tidak ada satu fisik pun baik MUI atau polisi yang berhak untuk melarang atau menghambatnya. Pelarangan kegiatan tersebut adalah melawan konstitusi," ujar Sodik kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/8/2018).

Politisi Gerindra ini menuturkan, seharusnya semua lembaga termasuk MUI tidak membatasi ekspresi masyarakat. Justru, harus turut menjaga dan menumbuh kembangkannya.

Lagipula, sambung Sodik, kegiatan apel #2019GantiPresiden bukan kegiatan keagamaan seperti dzikir bersama atau istiqosah berjamaah.

"Maka, aneh jika MUI terdepan dalam memberikan tanggapan apalagi pembatasan. Yang berhak melakukan pengaturan dan pembatasan adalah aparat keamanan itu juga harus berbasis dengan berdasarkan kepada konstitusi dan regalasi," terangnya.

Sodik menilai, Gerakan #2019GantiPresiden sama konstitusional dan sama legalnya dengan gerakan dukung Jokowi dua periode. Sehingga ia berpesan kepada MUI agar jangan menjadi alat politik penguasa.

"MUI harus turut mendidik dan menumbuh kembangkan demokrasi. Jangan mau menjadi alat penguasa," tandas Sodik.

Sebelumnya, MUI Jawa Barat mengimbau masyarakat tidak menggelar deklarasi Gerakan #2019 Ganti Presiden demi kondusivitas Jabar menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul kabar akan digelarnya deklarasi Gerakan #2019 Ganti Presiden di Jabar, pertengahan bulan ini. MUI Jabar tak menghendaki kondusivitas Jabar terganggu, seperti halnya kejadian serupa di Batam yang menuai pro-kontra dan berujung pada suasana yang tidak kondusif.

Editor Elvi R


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID