logo rilis
KLB Demokrat, AHY Bisa Gugat tapi Harus Siap Mental
gueade
Jumat, 05/03/2021 23.57
KLB Demokrat, AHY Bisa Gugat tapi Harus Siap Mental
Direktur Political and Publik Policy Studies (P3S) Jerry Massie. ILUSTRASI: RILIS.ID

Terpilihnya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah menyatakan KLB itu tidak sah karena tak sesuai anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) partai.

Baca Juga

”Atas dasar itu, kubu AHY bisa menggugat kelompok Moeldoko ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),” kata Direktur Political and Publik Policy Studies (P3S) Jerry Massie, Jumat (5/3/2021).

Namun demikian, AHY harus siap mental Sebab, upaya hukum ini bisa saja malah tidak mengguntungkan kubu AHY.

Jerry merujuk pada saat Muhaimin Iskandar mengambil alih PKB dan menang. Atau, ketika Jusuf Kalla merebut Partai Golkar dari Akbar Tanjung.

”PPP versi Romy Romahurmuziy hasil muktamar Pondok Gede juga sukses mengambil alih PPP dari Djan Faridz,” ingat Jerry.

”Memang di Indonesia soal rebut-merebut partai sudah lazim terjadi,” terus Jerry.

Terkait munculnya nama Moeldoko sendiri dalam KLB, menurut Jerry, sebenarnya bisa dilihat dari linguistik verbal politik Moeldoko yang sejak awal agak mencurigakan.

Ia bahkan menilai, nama mantan panglima TNI era SBY tersebut sudah dipersiapkan secara matang dan mapan.

Ada beberapa alasan mengapa Moeldoko bisa diusung oleh para tokoh-tokoh penting dan didaulat menjadi Ketum Demokrat versi KLB Sumut.

Pertama, karena menurunnya jumlah suara dan kursi Demokrat di DPR. Padahal, Demokrat menjadi partai yang ditakuti Golkar dan PDIP pada 2004 dan 2009. 

Pada Pemilu 2009, Demokrat menjadi pemenang pemilu legislatif. Partai berlambang mercy ini memperoleh 148 kursi di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4 persen).

Demokrat meraih suara terbanyak di banyak provinsi, hal yang pada pemilu sebelumnya tidak terjadi seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Kedua, generasi ke-4 dan 5 yang banyak duduk di posisi pimpinan Demokrat. Ini menimbulkan kecemburuan dari para senior dan pendiri partai.

Ketiga, kurangnya pendekatan persuasif AHY hingga membuat sikap apatis terhadapnya.

”Sebetulnya jika Edhie Baskoro yang naik, lain lagi ceritanya. Sebab, dia lebih bisa diterima di internal ketimbang AHY,” nilai Jerry.

Keempat, pemilihan AHY sebagai ketum Demokrat pada kongres 15 Maret 2020 secara aklamasi menjadi sumber bencana. (*)


500
komentar (0)
Lihat Semua Komentar


2020 | WWW.RILIS.ID