Klarifikasi soal RUU PIP, Pernyataan Sekjen PPP Dicatut BPIP? - RILIS.ID
Klarifikasi soal RUU PIP, Pernyataan Sekjen PPP Dicatut BPIP?
Nailin In Saroh
Rabu | 01/07/2020 23.03 WIB
Klarifikasi soal RUU PIP, Pernyataan Sekjen PPP Dicatut BPIP?
Sekjen PPP yang juga Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengklarifikasi pernyataan soal dukungan partainya terhadap RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), yang disebut berubah nama dari RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Arsul mengkritik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lantaran membuat siaran pers tertulis kepada wartawan dengan mencatut nama dan mengutip komentarnya tanpa mengkonfirmasinya terlebih dahulu. 

Padahal, dikatakan Arsul, isi siaran pers yang ditulis oleh divisi Sosialisasi dan Komunikasi BPIP tersebut tak seperti yang ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam tayangan"Titik Pandang" di Kompas TV, Selasa (30/6/2020) kemarin.

"Sehubungan dengan media release yang berasal dari BPIP, Sekjen PPP dan Wakil Ketua MPR RI telah menyampaikan protes keras dan keberatan terhadap BPIP," ujar Arsul dalam pernyataan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (1/7/2020).

Wakil Ketua MPR ini mengaku keberatan atas penyebaran keterangan pers dengan judul dan isi yang mengaitkan dirinya selaku Sekretaris Jenderal DPP PPP maupun Wakil Ketua MPR RI tanpa izin, konfirmasi maupun koreksi kepadanya terlebih dahulu.

Arsul menyebut tindakan jajaran BPIP itu tidak etis lantaran membuat dan menyebarkan media rilis menyangkut orang atau pejabat lain diluar BPIP tanpa melakukan persetujuan.

Apalagi, kata dia, rilis tersebut disebarkan untuk kepentingan kelembagaan BPIP semata tanpa mempertimbangkan sensitivitas publik. Termasuk kalangan umat Islam, yang masih resisten akibat substansi RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). 

Anggota komisi III DPR ini meminta jajaran BPIP membuat penjelasan kepada media terkait keterangan pers yang melibatkan namanya dan dimuat dalam siaran media serupa.

"Hal itu sangat disayangkan dilakukan oleh jajaran BPIP dimana standar etika komunikasi publik seharusnya dijadikan pegangan," katanya menyesalkan.


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID