logo rilis
Khilafah di Indonesia
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
11 Juli 2018, 22:02 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Khilafah di Indonesia
ILUSTRASI: Hafiz

WACANA tentang khilafah makin mengemuka di Indonesia setelah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Khilafah yang diusung oleh HTI dianggap bertentangan dengan Pancasila dan karena itu bisa membahayakan keberlangsungan NKRI. 

Lebih dari itu, konstruksi paradigma khilafah yang diusung oleh HTI seolah menjadi konstruksi tunggal. Padahal sesungguhnya konsepsi khilafah di kalangan umat Islam sepanjang sejarah sejak sepeninggal Nabi Muhammad sangatlah beragam. Demikian pula konsepsinya di Indonesia, dan jika melihat sejarah di wilayah yang saat Indonesia, konsepsi khilafah sesungguhnya sudah lama ada. Dengan kata lain, khilafah bukanlah konsepsi yang baru dikenal setelah masuknya HT di Indonesia.

Sejak sebelum kemerdekaan, khilafah telah dikenal di Indonesia dengan konsepsi yang juga beragam. Kerajaan Mataram sampai sekarang sesungguhnya mengunakan sistem khilafah. Sebab, rajanya bergelar “Sayyidin Panatagama Khalifatullah ing Tanah Jawa, Pemimpin Penata Agama Pengganti Allah di Tanah Jawa”. 

Gelar khalîfatullâh itu, secara langsung maupun tidak langsung sesungguhnya menunjukkan bahwa sistemnya adalah khilafah.  Hanya saja, gelar khalîfatullâh menunjukkan konsepsi yang berbeda dengan khalifah yang dilekatkan kepada Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar menolak disebut sebagai khalîfatullâh dan menegaskan bahwa ia bukan pengganti Allah, melainkan pengganti utusannya, Nabi Muhammad. 

Konsepsi khalifatullah ini nampaknya terpengaruh oleh sebuah hadis yang menyatakan bahwa pemimpin akan mendapatkan naungan Allah pada suatu hari nanti yang di dalamnya tidak ada naungan selain naungan Allah.  Keterangan “ing Tanah Jawa” menunjukkan bahwa konsepsi khilafah ini dibatasi hanya di tanah Jawa saja. 

Yang unik adalah konsepsi khilafah dan pelaksanaannya di Indonesia ternyata justru menjadi bagian yang menguatkan NKRI. Bahkan Ibukota Indonesia pernah dipindah ke Yogyakarta untuk sementara waktu. Dalam konteks itu, khilafah tidak pernah dianggap sebagai ancaman yang membahayakan eksistensi NKRI. 

Tidak pernah muncul, bahkan dalam tataran wacana sekalipun, kerajaan Yogyakarta akan melepaskan diri dari NKRI, atau sebaliknya akan menjadikan wilayah-wilayah lainnya sebagai bagian dari Yogyakarta sampai seluruh wilayah yang sekarang merupakan wilayah Indonesia menjadi bagian dari kesultanan Yogyakarta dengan sistem pemerintahan kerajaan yang disebut kekhalifahan atau kesultanan. 

Kalau sebutan khilafah disetarakan dengan sulthân/kesultanan, maka menjadi nampak lebih jelas bahwa konsepsi kekuasaan dan pelaksanaannya dalam konteks bernegara sangat beragam. Di Indonesia terdapat banyak sekali kesultanan mulai dari Aceh sampai Papua. 

Namun, justru kesultanan itu hanyalah daerah-daerah yang tidak begitu luas, yang kemudian dipersatukan oleh konsepsi NKRI. Dengan konsepsi NKRI, semua kesultanan yang dulu dijajah dan ditindas oleh Belanda kemudian memadukan diri dan menjadi negara yang satu dan berdaulat. 

Karena itu, tidak ada alasan sama sekali untuk paranoid terhadap konsepsi khilafah. Konsepsi-konsepsi keliru tentang khilafah akan makin mudah dipahami dan menguat kesadaran bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan apa yang hendak digunakan. Yang terpenting adalah nilai-nilai agama Islam bisa ditransformasikan dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan juga bernegara. Wallahu a’lam bi al-shawab.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID