Khawatir Tidak Netral - RILIS.ID
Khawatir Tidak Netral

Selasa | 30/01/2018 18.58 WIB
Khawatir Tidak Netral
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

RILIS.ID, – PUBLIK dihebohkan dengan isu keterlibatan perwira tinggi polri dalam urusan pilkada. Hal ini berangkat dari usulan penjabat gubernur yang diisi jenderal aktif di institusi tersebut.

"Publik masih trauma di era Orde Baru, yang mana institusi dominannya di wilayah sipil atau pemerintahan," kata Presidium Persatuan Pergerakan, Ardianto. 

Masalah ini memang tak lepas dari urusan politik internal. Makanya, lembaga sepenting Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus lah diduduki figur yang memiliki kapasitas memadai. Bukan dari partai politik pendukung pemerintah.

Direktur Indonesian Publik Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai usulan Kemendagri itu memang punya muatan politik, khususnya PDI Perjuangan. Di mana, partai tersebut seperti ingin menggandeng kepolisian untuk menjembatani kepentingannya.

"Ini jadi citra negatif, khususnya ke partai," kata Karyono.

Namun, ia meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan menyambut baik usulan tersebut. Sebab, publik ramai-ramai menyatakan kontra dengan kebijakan yang ingin diterapkan Mendagri.

"Ini prediksi saya. Kita tahu lah, kalau Presiden itu sangat peka terhadap dinamika masyarakat," ujar dia. 

Tapi, apakah benar ada agenda Pilpres di dalamnya? Karyono membantahnya. "Saya kira kalau dalam hal ini (konsolidasi), tidak ada kaitannya dengan Presiden," ujarnya. 

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai sah-sah saja selama tidak melanggar aturan. Namun, jika melihat aspirasi publik, sebaiknya Presiden menolak usulan Kemendagri.

Belum lagi kekhawatiran bahwa institusi Polri ini tak netral. "Lebih baik kita curiga bahwa ini nanti jadi tidak netral," jelas Fahri.

Wakapolri, Komisaris Jendral Polisi, Syafruddin, menegaskan kembali wewenang penentuan penjabat gubernur adalah domain dari Kemendagri. 

"Polri tak ikut campur dalam menentukan perwira yang menjadi penjabat gubernur," tambah dia. Namun, bila mana instansinya dipertaruhkan atas ketidaknetralan, dia menjawab "Polri, tak usah diragukan". 

Begitu juga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang enggan ikut campur dalam kegaduhan. Pihaknya akan berpedoman pada UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 47 ayat (1).

Dalam pasal itu, dijelaskan bahwa prajurit dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

TNI menjunjung tinggi netralitas sesuai amanat konstitusi. Itu sudah menjadi keharusan. Begitulah tegas Eks Kepala Staf Angkatan Udara. "Netralitas Harga Mati," tukas dia. 

Tak dapat lagi kiranya mengobral netralitas. Sebab, bagi Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe bahwa usulan dua perwira tinggi Polri masih ada hubungannya dengan kepentingan di Pilpres 2019. 

Segala upaya, kerap dilakukan oleh berbgai pihak dalam memenuhi kepentingan politik mendatang. Diukur dari hasil Pilakada 2018. 

"Penempatan perwira Polri itu syarat muatan politik. Sebab Pilkada 2018 jadi referensi Pilpres nanti," ujar dia. 

Anggota Komisi II DPR, Ace Hasan Syadzily, juga menyatakan bahwa Provinsi Jabar memang satu di antara sejumlah daerah padat penduduk di Indonesia. 

Belum lagi, ada calon dari perwira Polisi. Yakni, eks Kapolda Jabar Anton Charliyan menjadi cawagub bagi TB Hasanudin di Pilgub Jabar didukung kuat oleh PDI Perjuangan. 

baca juga:
Bagian 1: Kegaduhan Politik Penjabat Gubernur
Bagian 2: Khawatir Tidak Netral 
Bagian 3: Berpotensi Melangkahi Undang-Undang
Bagian 4: Siap Kena Sanksi
Bagian 5: Prioritaskan dari Kemendagri 

Editor

Sumber Berbagai Sumber


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID