logo rilis
Ketua MPR Minta Pemerintah Perketat Penjagaan di Laut Natuna
Kontributor
Nailin In Saroh
27 Mei 2020, 22:30 WIB
Ketua MPR Minta Pemerintah Perketat Penjagaan di Laut Natuna
Ilustrasi Natuna. ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi S.

RILIS.ID, Jakarta— Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah, khususnya TNI untuk meningkatkan penjagaan secara intensif pada batas teritorial laut Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Menurutnya, penjagaan diperketat ini dilakukan sebagai upaya pertahanan negara sekaligus pemantik bagi Kepala Staf TNI AL yang baru untuk meningkatkan kinerjanya. 

"Saya mendorong TNI AL bersiaga dalam menjaga batas teritorial laut Indonesia sebagai upaya pertahanan negara sehingga memberikan rasa aman bagi aktivitas nelayan-nelayan Indonesia, di Natuna. Serta agar Kepala Staf TNI AL yang baru terus mencari terobosan dan kreativitas dalam upaya mempertahankan kedaulatan di laut," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Bamsoet menilai perlunya meningkatkan keamanan dan penjagaan yang intensif di perairan Natuna, Kepulauan Riau, agar nelayan tidak cemas dengan keberadaan kapal asing karena sengketa laut antara Indonesia dan Cina sempat memanas di perairan Natuna Utara.

Mantan ketua DPR itu juga meminta TNI AL tetap melakukan patroli bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla), selain menyiapkan strategi pertahanan yang efektif dengan memperkuat armada tempur dan menempatkannya pada wilayah perbatasan. 

"Langkah itu sebagai upaya menegakkan kekuatan dan kedaulatan negara, mengingat perairan Natuna dan kepulauannya merupakan batas terluar dari NKRI yang menjadi penentu dari keberdaulatan negara," katanya.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta TNI menempatkan kapal dan pesawat patroli TNI AL dan AU secara permanen di perbatasan Laut Cina Selatan dan perairan Natuna dalam rangka mengimbangi kekuatan patroli negara lain.

Bamsoet menilai pemerintah bersama DPR RI perlu merancang kebijakan strategis pertahanan negara, salah satunya adalah memberikan dukungan dalam rancangan anggaran belanja bagi TNI, antara lain dukungan anggaran untuk menambah unit alat utama sistem senjata (alutsista) bagi TNI.

"Hal itu karena penguatan alutsista bagi TNI ialah bagian dari upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan DPR dalam menunjang fungsi pertahanan negara," tukasnya. 
 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID