Ketua MPR Minta DPR Segera Tuntaskan Pembahasan RUU PDP - RILIS.ID
Ketua MPR Minta DPR Segera Tuntaskan Pembahasan RUU PDP
Nailin In Saroh
Jumat | 29/05/2020 23.11 WIB
Ketua MPR Minta DPR Segera Tuntaskan Pembahasan RUU PDP
Ketua MPR Bambang Soesatyo. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta DPR RI untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). 

Pengesahan undang-undang ini dalam upaya memperkuat keamanan digital di Indonesia. Seiring meningkatnya kejahatan siber di dalam negeri terutama yang menyasar pada pembelanjaan barang medis dan kebutuhan sehari-hari.

"DPR RI dapat segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, agar dapat terus memperkuat keamanan digital di Indonesia," ujar Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Untuk diketahui, berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) adanya peningkatan sebesar 40 persen terhadap pengguna internet selama pandemi COVID-19 di Indonesia.

Karenanya, Bamsoet meminta kepada pihak "platform" digital untuk menjamin data pengguna agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga memberikan rasa aman pada masyarakat yang melakukan pembelanjaan elektronik atau "e-commerce".

Menurut dia, Direktorat Perlindungan Data Pribadi Komenkominfo untuk mengantisipasi hal tersebut, bekerjasama dengan pemangku kepentingan dan pemilik platform digital, membuat sistem keamanan yang baik dan panduan menggunakan platform digital.

"Misalnya seperti memastikan nomor rekening transfer maupun prosedur pembelian terhadap suatu barang, sehingga masyarakat dapat mengikuti alur yang resmi dan sesuai ketentuan saja," jelas mantan Ketua DPR itu. 

Bamsoet pun menilai pemerintah dan aparat keamanan dapat mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan siber, terutama yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Langkah itu menurut mantan ketua Komisi III DPR ini, agar dapat segera diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat mencegah terjadinya kejahatan siber, khususnya kejahatan penipuan dengan teknik memanipulasi psikologis.

"Saya mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam melakukan transaksi daring atau 'e-commerce' dan tidak dengan mudah untuk memberikan informasi data pribadi kepada orang lain," katanya.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta pemerintah mengedukasi masyarakat mengenai penipuan rekayasa sosial dan segala jenis kejahatan siber lainnya, serta cara menggunakan internet/daring yang aman.

"Agar masyarakat dapat memahami sehingga tidak mudah tertipu dan terjebak dalam penipuan atau kejahatan siber," pungkas Bamsoet. 

 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID