logo rilis
Ketua DPD RI Sebut Pondok Pesantren Prototipe Civil Society
Kontributor
Segan Simanjuntak
12 Maret 2021, 17:03 WIB
Ketua DPD RI Sebut Pondok Pesantren Prototipe Civil Society
Ketua DPD RI AA La Nyalla Mattalitti bersama empat senator asal Lampung melakukan kunjungan ke Ponpes Wali Songo Lampung Utara, Jumat (12/3/2021). FOTO: ISTIMEWA

RILIS.ID, Lampung Utara— Selain mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Songo di Lampung Tengah, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mattalitti juga melakukan kegiatan serupa di Ponpes Wali Songo di Abung Selatan, Lampung Utara, Jumat (12/3/2021).

Pada kesempatan itu, La Nyalla mengungkapkan pondok pesantren adalah prototipe dari masyarakat madani atau civil society.

"Sebab sejak dulu, pondok selalu bercirikan mandiri dan menjadi solusi bagi masyarakat sekitar. Dan memberi kontribusi bagi bangsa dan negara ini,” tutur mantan Ketua Umum PSSI ini.

Di zaman sebelum kemerdekaan, lanjut La Nyalla, ponpes sudah menjadi institusi civil society. Saat itu, ponpes tidak hidup dari dana atau santunan yang diberikan oleh penjajah Belanda. Tetapi hidup mandiri dari cocok tanam dan semangat gotong royong santri bersama masyarakat sekitar.

"Pondok juga jadi solusi bagi masyarakat sekitar. Ada yang sakit, minta doa ke kiai. Ada yang tidak punya beras, datang ke pondok. Ada yang punya masalah, minta nasehat kiai, dan seterusnya,” ungkap Senator yang kerap dijuluki Mr. Tahajud Call itu.

Artinya, masih menurut La Nyalla, pondok benar-benar menjadi institusi masyarakat madani. Karena itu peran ulama dan kiai-kiai pengasuh pondok pesantren saat itu juga tidak bisa dihapus dari sejarah kemerdekaan Indonesia.

Termasuk peran para ulama dan kiai se-Nusantara dalam memberikan pendapat dan masukan kepada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Juga sikap legowo para ulama dan kiai, yang demi keberagaman, setuju mengganti dan menghapus anak kalimat ‘Piagam Jakarta’ yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diganti dengan kalimat; ‘Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa’.

La Nyalla melakukan kunjungan bersama empat senator Lampung yakni Ahmad Bastian, Bustami Zainudin, Abdul Hakim, dan dr. Jihan Nurlela.

Mereka disambut oleh Bupati Lampung Utara Budi Utomo, Ketua Yayasan Ponpes Wali Songo HM Abu Noer Choiri, dan Pengasuh Ponpes Wali Songo KH Noer Qomaruddin. (*)


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID