logo rilis
Keputusan Luhut Dianggap Bertentangan dengan Jokowi, Masalah Apa?
Kontributor
Nailin In Saroh
31 Maret 2020, 18:30 WIB
Keputusan Luhut Dianggap Bertentangan dengan Jokowi, Masalah Apa?
Menko Maritim dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan bersama Presiden Joko Widodo. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan (Menhub), Luhut Binsar Pandjaitan dianggap bertentangan dengan agenda besar pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona baru atau COVID-19 di Indonesia. Keputusan itu terkait masalah penundaan kebijakan penghentian operasional bus AKAP, AJAP, dan bus Pariwisata.

Anggota Fraksi Partai NasDem, Eva Yuliana menyesalkan keputusan Luhut tersebut lantaran dapat mengancam keselamatan rakyat akibat penularan COVID-19. Padahal Presiden Joko Widodo telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bahkan menetapkan status kedaruratan kesehatan guna menekan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

"Harusnya, Pak Luhut mengerti. Kebijakan penghentian operasional bus, bertujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kebijakan ini, pasti ada dampak ekonominya. Tapi, Pak Luhut harus memprioritaskan keselamatan rakyat, bukan menunggu kajian," ujar Eva dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Anggota Komisi III DPR ini pun menilai, alasan Luhut menunda kebijakan penghentian operasional bus AKAP, AJAP, dan bus Pariwisata terkesan mengada-ada. Menurutnya, dampak ekonomi yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan memang tak bisa dihindari, sementara masyarakat juga menuntut kesigapan pemerintah.

"Alasan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunda kebijakan karena belum memiliki kajian dampak ekonomi, tak bisa diterima di tengah kondisi saat ini. Pemerintah harus mendahulukan keselamatan rakyat, mengurangi penyebaran COVID-19," jelas anak buah Surya Paloh ini.  

Karena itu, Eva menyebut keputusan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi yang menunda kebijakan penghentian operasional bus juga bertentangan dengan arahan Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, arahan presiden sudah sangat jelas bahkan mempertegas kebijakan pembatasan aktivitas sosial.

"Penghentian operasional bis AKAP dari dan ke Jakarta merupakan langkah konkrit dari arahan tersebut. Tapi, Plt Menhub justru melakukan hal yang berlawanan dari arahan Presiden,” kata Eva menyesalkan. 

Sebelumnya, Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati, mengatakan Plt Menhub Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan menunda kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyetop sementara operasional bus antarkota antarprovinsi.

"Menko Maritim dan Investasi selaku Plt Menhub (Luhut) mengarahkan, pelarangan operasional itu ditunda dulu pelaksanaannya sambil menunggu kajian dampak ekonomi secara keseluruhan," kata Adita, Senin (30/3). 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID