logo rilis
Kemiskinan Kita
kontributor kontributor
Yudhie Haryono
19 Oktober 2017, 01:10 WIB
Pengamat ekonomi politik, bekerja sebagai Dosen dan Direktur Eksekutif Nusantara Center
Kemiskinan Kita

ISU ini sering diabsenkan dalam diskursus kita dan dialpakan dalam kinerja pemerintah. Padahal, inilah alasan utama kita mendirikan negara: menghapus kemiskinan dan memajukan kesejahteraan umum.

Kini, hampir-hampir kita melupakan tugas konstitusional tersebut. Isunya tersapu oleh pilkadal, krisis dan konflik yang derasnya bak banjir bandang.

Baca Juga

Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2017 saja, jumlah kaum miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di lndonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk).

Mengapa kemiskinan bertahan dalam alam kemerdekaan kita? Salah satu jawabannya karena kita melakoni ekonomi palsu (ersatz of economic).

Istilah ini dicuplik dari karya Yoshihara Kunio, The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia (1988). Yoshihara berpendapat bahwa perekonomian di Asia Tenggara (Filipina, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia) menjadi ersatz karena tiga hal.

Pertama, di Asia Tenggara, pemerintah hanya menumbuhkan pencari rente di kalangan birokrat (markus: makelar kasus). Wiraswasta tidak berkembang; dimatikan. Mata kuliah bisnis dianaktirikan. Profesi itu menjijikkan bagi warga.

Kedua, hancurnya industrialisasi atau deindustrialisasi. Yang ada hanya bidang jasa. Industrinya hanya “kapitalisme komprador” atau agen industri manufaktur asing di negerinya sendiri. Padahal, industrialisasi merupakan inti pembanguan ekonomi mandiri: daulat ekonomi. Inilah perekrut tenaga kerja yang sesungguhnya. Tentu, jika angkatan kerjanya mendapat pekerjaan, mereka akan terentas dari kubang kemiskinan.

Ketiga, biaknya KKN yang tak berhenti. Korupsi jadi agama yang dikerjakan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Semua orang berlomba korupsi demi hidup, gengsi dan citranya di dunia. Pelaku utama tetap elite pemerintahan. Korbannya tetap semua warga negara. Memang ada KPK tapi gagal mencegah apalagi menghentikannya.

Akhirnya, ketiga hal tersebut melahirkan oligarki, kleptokrasi, kartel yang predatorik dalam pelaksanaan pembagian kue pembangunan.

Adakah jalan keluarnya agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh warga negara? Tidak ada jika melihat road map para ekonom di seputar Istana.

Di Indonesia, negeri di mana para ekonom menempati posisi khusus (Bappenas, Kemenkeu, dan BI) akan didapati serigala-serigala yang otaknya memantrakan “pertumbuhan pembangunan”. Teori pemerataan absen. Gotong-royong jadi gotong-nyolong.

Lalu, mereka menggadaikan negaranya via utang yang menggunung dan instrumen kurs yang menguntungkan trader yang jadi elite negara.

Sesungguhnya, iman pada pertumbuhan hanya jadi mantra yang oleh ekonom dunia seperti Paul Samuelson dan Angus Stewart Deaton dianggap jahiliah dan tak bernalar waras.

Bahkan, atas temuan bahwa mantra pertumbuhan dan fundamentalisme ekonomi kaum kaya itu jahiliah, ekonom Deaton dapat Nobel Ekonomi 2015.


#Kemiskinan Kita
#Kolom
#Nusantara
#Yudhie Haryono
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID