logo rilis
Kemenpan-RB Bantah Skema 'Fully Funded' dari Potongan Gaji PNS
Kontributor
Tio Pirnando
12 Maret 2018, 13:03 WIB
Kemenpan-RB Bantah Skema 'Fully Funded' dari Potongan Gaji PNS
ILUSTRASI: RILIS.ID/ Lampung.

RILIS.ID, Jakarta— Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membatah skema fully funded atau pemberian tunjangan pensiun akan memotong gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Herman Suryatman mengatakan, tidak ada pemotongan gaji sebesar 10 hingga 15 persen pada PNS yang mendapatkan skema fully fended. Menurutnya, dana dari skema itu berasal dari iuran pegawai selama masa kerja.

"Tidak ada pemotongan. Yang ada adalah iuran PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagi pemberi kerja," ujar Herman via pesan singkat kepada rilis.id, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Dia menuturkan, nantinya dana akan dikelola atau diinvestasikan oleh pemerintah dan seluruh hasil akan diberikan sepenuhnya kepada pegawai. Diharap, kata Herman, dengan skema tersebut pembayaran dana pensiun tidak lagi membebani APBN.

Kendati demikian, Herman belum bisa menyebutkan nominal iuran dan syarat skema fully funded. Karena, masih dalam proses pembahasan.

"Besaran iuran dana mekanismenya masih dalam pembahasan," tukas dia.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kemenpan-RB mengkaji wacana pengubahan skema pemberian dana pensiun bagi PNS. Wacana ini berdampak pada pemotongan gaji PNS aktif sebesar 15 persen.

Bamsoet, sapaan karibnya, mengingatkan pemerintah, masih ada PNS yang bergaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Dengan demikian, jumlah gaji yang mereka terima akan semakin jauh dari angka UMR.

Baginya, apabila kebijakan tersebut diberlakukan, akan menimbulkan gejolak di masyarakat. "Pada ujungnya, hal itu mengganggu jalannya roda pemerintahan," ujar Bamsoet.

Editor: Elvi R




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID