logo rilis
Kemenag Kolaborasi RUU Pesantren Bareng Kemendikbud
Kontributor
Elvi R
09 Desember 2019, 12:30 WIB
Kemenag Kolaborasi RUU Pesantren Bareng Kemendikbud
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, Kementerian Agama bakal lakukan kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren. 

"RUU Pesantren nanti akan berkolaborasi dengan Dikbud, rancangannya masih direncanakan," ungkapnya di kantor Kemenag, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurutnya, untuk saat ini belum ada ide bersama dari kedua belah pihak. Kendati demikian, Fachrul Razi menyebut komunikasi untuk pembahasan RUU Pesantren sudah dilakukan.

"Paling tidak komunikasi tetap dijaga, ini juga terkait, kita juga banyak mengawasi banyak bidang pendidikan, kita juga punya sekolah. Ribuan pendidikan Islam, nanti kita bertukar pikiran," jelasnya.

Lebih lanjut, Fachrul Razi mengatakan, hingga saat ini belum ada izin khusus bagi pendirian pesantren. Namun, ke depan akan ada pembahasan soal managemen pesantren turunan dari Bank Dunia.

"Nanti akan dicoba dari kelas 4. Karena dari kelas 4 itu kita akan ketahui titik kelemahannya (pendidikan), pengajarnya, kurikulumnya. Tapi itu gak ada terkait dengan masalah radikal, tapi lebih ke masalah pendidikan agama," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi menargetkan aturan turunan Undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2019 mengenai pesantren dapat selesai pada 2020.

"Kami dari Kementerian Agama menjadwalkan dalam satu tahun ini mudah-mudahan seluruh regulasi turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2019 ini bisa diterbitkan," kata Zainut, Jumat, 6 Desember 2019.

Untuk sementara, kata Zainut, UU tersebut belum bisa dijalanakan penuh karena aturan turunan tersebut belum siap.

"Karena UU ini tidak bisa dilaksanakan sebelum ada Peraturan Pemerintah (PP) nya sebelum ada Peraturan Menteri Agama (PMA)," ucap dia.

Zainut mengatakan, terbitnya tentang pesantren tersebut mendapat apresiasi banyak pihak. Menurut dia, dengan UU tersebut lembaga pesantren sudah tidak lagi dianggap sebelah mata.

"Lahirnya UU yang berpihak pada kaum sarungan ini menjadi sejarah baru pengakuan negara terhadap pesantren," ujar dia

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat telah (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID