logo rilis
Keluarkan Banyak Aturan, politisi PKS Nilai Pemerintah Labil dan Kebingungan
Kontributor
Nailin In Saroh
07 April 2020, 13:30 WIB
Keluarkan Banyak Aturan, politisi PKS Nilai Pemerintah Labil dan Kebingungan
Anggota Fraksi PKS Dimyati Natakusumah. FOTO: Humas DPR RI

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Fraksi PKS DPR DI Dimyati Natakusumah menilai Pemerintah terlalu banyak mengeluarkan aturan, mulai dari pusat sampai daerah yang hanya bersifat menghimbau saja dan tidak jelas sanksi hukumnya. Sehingga menurutnya, pemerintah terkesan labil dan kebingungan dalam menghadapi wabah COVID-19. "Serba salah dalam mengambil keputusan sehingga tidak jelas sampai kapan COVID-19 berakhir dan tidak ada lagi korban jiwa rakyat Indonesia," ujar Dimyati kepada wartawan, Selasa (7/4/2020). Wakil ketua BURT ini mempertanyakan rencana strategis apa yang akan dilakukan pemerintah secara massif dan cepat untuk melawan COVID-19. Serta bagaimana memperhitungkan dampak terhadap masa depan anak-anak terutama dalam ilmu pengetahuan atau SDM. "Termasuk impact-nya terhadap perekonomian bangsa Indonesia dan dunia usaha yang saat ini kesulitan, kantor tutup, pabrik tutup, perbankan siaga satu, yang mengakibatkan kebutuhan hidup dan kebutuhan pokok masyarakat sulit. Serta banyaknya pengangguran yang akhirnya akan banyak masyarakat yang depresi dan ujungnya stress, sakit dan meninggal dunia karena sikon keamanan dan kecukupan konsumsi sandang pangan dan papan yang sangat memprihatinkan, "papar Dimyati. Karena itu, Dimyati menilai perlunya keputusan presiden sebagai kepala negara yang berani,cepat dan tepat mengambil keputusan terbaik untuk bangsa dan negara. "Serta schedulenya jelas sehingga ada waktu finish/goals nya, apa yang akan, sedang dan sudah dikerjakan, peraturannya pun jangan semua institusi mengeluarkan aturan mengatur. Sehingga sangat membingungkan masyarakat dan para pemangku kepentingan termasuk aparatur dibawahnya," kata anggota Komisi III DPR itu. Sebaiknya, sambung Dimyati, terkait hal tersebut peraturannya cukup dengan peraturan presiden saja. Yang penting lengkap dan mudah dibaca dan dilaksanakan oleh aparaturnya dan masyarakat Indonesia. "Dan didalamnya agar ada sanksinya sehingga tugas penegak hukum ada payung dan panduannya untuk masyarakat ada solusinya serta kompensasinya untuk bangsa dan negara," tutur Dimyati. DPR, tambahnya, akan selalu membantu presiden dalam menangani pandemi global ini. "Presiden jangan gusar kami siap membantu melawan musuh bangsa dan negara tercinta ini. Semoga musibah dan penyakit masyarakat cepat berlalu selesai dan tuntas dengan langkah-langkah yang terencana terstruktur sistematis dan massif," pungkas politisi PKS itu.



Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID