Kegaduhan Politik Penjabat Gubernur - RILIS.ID
Kegaduhan Politik Penjabat Gubernur

Selasa | 30/01/2018 18.20 WIB
Kegaduhan Politik Penjabat Gubernur
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

RILIS.ID, – BARU-baru ini, publik menaruh perhatian terhadap sejumlah perwira tinggi Polri. Bukan karena pegawai negara ini lalai dalam menjalankan tugas. Tapi, lantaran isu penjabat gubernur. Pernyataan bersifat politik bermunculan atas kebijakan ini.

Berawal ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Polri untuk mengisi dua kursi penjabat Gubernur. Lalu, ditunjuklah Irjen Pol Martuani Sormin untuk Sumatera Utara (Kadiv Propam) dan Irjen Pol M. Iriawan (Asisten Kapolri) di Jawa Barat.

Pengangkatan ini berkaitan dengan kekosongan jabatan kepala daerah selama masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di kedua daerah tersebut. Sehingga, perlu pemimpin sementara yang memiliki kemampuan dan jabatan yang agak selevel.

"Tapi, tidak rasional!" kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Wasisto Raharjo Jati.

Menurutnya, ketika jabatan kepala daerah itu kosong, maka yang tahu seluk beluk di sana adalah pejabat di lingkungan tersebut, setidaknya sekretaris daerah. Bukannya, orang lain, apalagi dari luar instansi pemerintah seperti TNI-Polri.

Wasisto mencium kerancuan dalam penunjukkan perwira tinggi tersebut. Pertama, menunjukkan ketidaksiapan Kemendagri dalam menghadapi pilkada. Kedua, ada tumpang tindih mana wilayah birokrasi dan area politik. Karena, wacana ini rawan "dibumbui" kepentingan.

"Pada akhirnya, penjabat gubernur hanya menjadi simbolis saja. Tak berfungsi apa pun," pungkas dia. 

Hal ini semakin kentara ketika partai koalisi pemerintah turut mendorong usulan Mendagri. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan pengangkatan perwira tinggi Polri ini memiliki muatan yurisprudensi hukum dan politik. 

Contohnya, Mendagri pernah melantik Irjen Pol Carlo Tewu sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dan Mayjen TNI Soedarmo menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh. 

"Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah juga pernah melantik jendral TNI aktif saat Pilkada 2008," ujar dia.

Mendengar pernyataan itu, Ketua DPP Demokrat, Didik Mukrianto sempat merasa geram. Sebab, kasusnya pada saat itu berbeda dengan sekarang. Di mana, PDI Perjuangan selaku partai pemerintah mestinya bisa memberikan rasionalisasi yang konstitusional.

Di mana, terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disahkan oleh DPR pada 19 Desember 2013. Kemudian pada 15 Januari 2014, telah ditandatangani Presiden. Sehingga, harus menjadi pedoman dalam mewacanakan sebuah kebijakan.

"Jelas, kebijakan dan keputusan Mendagri saat ini wajib memedomani dan menjalankan UU yang ada," ujarnya. 

Politisi Partai Gerindra, Nizar Zahro menilai ada agenda terselubung dalam penunjukkan penjabat dari kalangan TNI-Polri. Menurut dia, wacana ini sebaiknya ditolak karena rawan muatan politik, khususnya upaya memenangkan pihak tertentu.

"Tidak heran ada kecurigaan agenda terselubung di balik penunjukkan dua pati Polri sebagai penjabat gubernur di Jabar dan Sumut. Alangkah baiknya dari pihak Kemendagri atau sekda saja," kata Nizar.

Bahayakan Demokrasi

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai usulan Mendagri tersebut justru membahayakan demokrasi. Sebab, akan menjadi preseden bagi munculnya dwifungsi Polri.

"Salah satu perjuangan reformasi menjatuhkan Orde Baru adalah memberangus Dwifungsi ABRI," ujar Neta.

IPW berharap, kata dia pemerintah bisa menjaga independensi dan profesionalisme Polri. Jadi, jangan lah berusaha menarik-narik Polri ke wilayah politik praktis. Apalagi merusak citra kepolisian dan membuat instansi tersebut tidak profesional.

"Bagaimana seorang Kadiv Propam (Irjen Pol Martuani Sormin) yang tugasnya mengawasi netralitas semua jajaran kepolisian di lapangan malah menjadi penjabat gubernur," tambahnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, menilai usulan penjabat gubernur ini tidak punya landasan konstitusional yang kuat. Tertuang dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4), membatasi peranan institusi Polri sebagai penegak hukum dan menjaga keamanan.

"Dari norma konstitusi tersebut dapat ditafsirkan bahwa kepolisian hanya dibatasi pada utama dalam menjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum," kata Rully.

Karena itu, menurut dia, sebaiknya jabatan tersebut diemban oleh petinggi di pemerintahan saja, karena selain berasal dari ASN, mereka juga paham soal birokrasi. Sebab, mereka harus memiliki wawasan soal tugas administrasi di lingkup daerah.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono, mengatakan pihaknya tidak pernah mengusulkan dua nama Perwira Tinggi (Pati) Polri sebagai penjabat gubernur, baik Jabar maupun Sumut.

Pihak Kemendagri memang mengirimkan surat kepada beberapa kementerian dan lembaga terkait jabatan tersebut. Namun, Polri merespons secara lebih cepat. Namun, siapa nama-nama yang diusulkan, belum dikabarkan sejauh itu.

"Nah, Pak Kapolri yang merespons lebih awal. Tapi, kita juga belum tahu (namanya)," jelas Sumarsono.

baca juga:
Bagian 1: Kegaduhan Politik Penjabat Gubernur
Bagian 2: Khawatir Tidak Netral 
Bagian 3: Berpotensi Melangkahi Undang-Undang
Bagian 4: Siap Kena Sanksi
Bagian 5: Prioritaskan dari Kemendagri 

Editor


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID