logo rilis
Kecewa Ada OTT KPK, DPR Sebut Kemenpora Cederai Sportifitas Para Atlet
Kontributor
Nailin In Saroh
20 Desember 2018, 16:00 WIB
Kecewa Ada OTT KPK, DPR Sebut Kemenpora Cederai Sportifitas Para Atlet
Barang Bukti OTT. ILUSTRASI: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa prihatin dengan sejumlah pejabat dan pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (18/12/2018).

Dia kecewa lantaran kasus tersebut telah mencederai kerja keras dan sportifitas para atlet.

"Kita menuntut atlet untuk sportif, tapi pejabat sendiri tak memberi contoh," kata Ledia di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Diketahui, KPK menduga telah terjadi kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu Rp3,4 miliar. 

Ledia mengaku, sejak awal dirinya sudah menduga ada yang tidak beres dengan alokasi anggaran yang diajukan tersebut. 

Karenanya, Ketua DPP PKS ini selalu mengimbau untuk pejabat Kemenpora dan KONI menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jangan sampai, kata dia, tingkat sportifitas yang selalu ditujukan kepada atlet, berbanding terbalik dengan fakta lapangan para pejabatnya.

"Ketika tidak memberikan teladan, implikasinya lebih buruk lagi," katanya.

KPK sebelumnya telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pencairan dana hibah Kemenpora untuk KONI ink. Mereka ialah:

a. Diduga sebagai pemberi:
- Ending Fuad Hamidy sebagai Sekjen KONI
- Johnny E Awuy sebagai Bendahara Umum KONI

b. Diduga sebagai penerima:
- Mulyana sebagai Deputi IV Kemenpora
- Adhi Purnomo sebagai pejabat pembuat komitmen pada Kemenpora dkk
- Eko Triyanto sebagai Staf Kemenpora dkk

Selaku pemberi, KPK menjerat Ending Fuad dan Jgony dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai penerima, Mulyana disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi. Sementara Adhi Purnomo dan Eko Triyanto dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Adhi dan Eko yang juga sebagai penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi. Sementara Adhi Purnomo dan Eko Triyanto dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Editor: Elvi R




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID