Kasus Suap Penjualan dan Pemasaran, KPK Panggil Dua Petinggi PTDI - RILIS.ID
Kasus Suap Penjualan dan Pemasaran, KPK Panggil Dua Petinggi PTDI
Zulhamdi Yahmin
Jumat | 10/07/2020 12.00 WIB
Kasus Suap Penjualan dan Pemasaran, KPK Panggil Dua Petinggi PTDI
Gedung KPK. FOTO: RILIS.ID/Fajar Alim Mutaqin

RILIS.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memanggil dua petinggi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dalam penyidikan kasus suap kegiatan penjualan dan pemasaran pada PTDI Tahun 2007-2017.

"Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rinaldi Zailani/bekas Asisten Direktur Bidang Bisnis Pemerintah PTDI)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (10/7/2020). 

Dua petinggi PTDI, yakni Kepala Divisi (Kadiv) Perbendaharaan PTDI Dedy Iriandy dan Pjs Manajer Sales Operation PTDI Ibnu Bintarto.

Selain itu, penyidik KPK juga memanggil dua saksi lain untuk tersangka Irzal, yaitu Kadiv Pemasaran PTDI 2007-2012 Arie Wibowo dan Direktur Keuangan PTDI 2012-2017 Uray Azhari.

Selain Irzal, KPK juga telah menetapkan mantan mantan Direktur Utama PTDI Budi Santoso (BS) sebagai tersangka. Keduanya telah diumumkan sebagai tersangka pada 12 Juni 2020.

Diketahui pada awal 2008, tersangka Budi dan tersangka Irzal bersama-sama dengan para pihak lain melakukan kegiatan pemasaran penjualan di bidang bisnis di PTDI.

Dalam setiap kegiatan, tersangka Budi sebagai direktur utama dan dibantu oleh para pihak bekerja sama dengan mitra atau agen untuk memenuhi beberapa kebutuhan terkait dengan operasional PTDI. Adapun proses mendapatkan dana untuk kebutuhan tersebut dilakukan melalui penjualan dan pemasaran secara fiktif.

Pada 2008 dibuat kontrak kemitraan/agen antara PTDI yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration, Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

Atas kontrak kerja sama mitra/agen tersebut, seluruh mitra/agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama sehingga KPK menyimpulkan telah terjadi pekerjaan fiktif.

Selanjutnya pada 2011, PTDI baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra/agen setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan.

Selama 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PTDI kepada enam perusahaan mitra/agen tersebut terdiri dari pembayaran Rp205,3 miliar dan 8,65 juta dolar AS atau sekitar Rp125 miliar, akibatnya total terjadi kerugian negara yang nilainya sekitar sekitar Rp330 miliar.

Setelah enam perusahaan mitra/agen tersebut menerima pembayaran dari PTDI, terdapat permintaan sejumlah uang baik melalui transfer maupun tunai sekitar Rp96 miliar yang kemudian diterima oleh pejabat di PTDI diantaranya tersangka Budi, tersangka Irzal, Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan, dan Budiman Saleh selaku Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI.

Sumber Antara


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID