KADIN Bantah Ada Perusahaan Kelapa Sawit yang Disubsidi Pemerintah - RILIS.ID
KADIN Bantah Ada Perusahaan Kelapa Sawit yang Disubsidi Pemerintah
Nailin In Saroh
Kamis | 08/03/2018 16.15 WIB
KADIN Bantah Ada Perusahaan Kelapa Sawit yang Disubsidi Pemerintah
KADIN menyelenggarakan Jakarta Food Security Summit ke 4 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat.

RILIS.ID, Jakarta – Wakil Ketua Umum KADIN bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky O. Widjaja membantah adanya perusahaan kelapa sawit yang disubsidi oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Enggak ada. Mana ada subsidi. Kalau CPO dari industri untuk industri tidak ada subsidi sama sekali," ujar Franky di JCC, Kamis (8/3/2018).

Menurutnya, para perusahaan menggunakan dana mandiri untuk meningkatkan produksinya. Khususnya, disektor produksi minyak kelapa sawit Crude Palm Oil (CPO).

"Industri bilang oke, kita kumpulin uang sama-sama kaya arisan supaya konsumsi bisa lebih. Nama kerennya Green Sertificate. Supaya konsumsi bagus," jelas Franky.

Dia menekankan kembali, tidak ada subsidi dari pemerintah. Justru, perusahaan kelapa sawit menghimpun dana urunan untuk memperbaiki produksi. Supaya, negara tidak terlalu banyak mengimpor bahan bakar minyak. 

"Itu untuk ganti BBM, tidak boleh impor banyak-banyak. Petani terbantu, devisa bantu. Kalau subsidi itu dari pemerintah yang keluarkan uang, ini kan enggak ada. Kita aja dari kantong kiri ke kantong kanan. Malah kasih duit ke BPDPS," tukasnya.

Diberitakan, Lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari-September 2017.

Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). Berdasarkan data yang diperoleh CNNIndonesia.com, Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp4,16 triliun.

Padahal, setoran yang diberikan Wilmar Group hanya senilai Rp1,32 triliun.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang diteken oleh Presiden Jokowi itu, diatur tentang penggunaan dana tersebut. 

Pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan, dana yang dihimpun adalah untuk pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan pengembangan perkebunan sawit; promosi perkebunan kelapa sawit; peremajaan tanaman perkebunan; serta prasarana perkebunan sawit.

Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa penggunaan dana itu juga dipakai untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel. Ayat selanjutnya menyatakan BPDPKS dapat menentukan prioritas penggunaan dana berdasarkan program pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

Terkait hal tersebut, kajian soal sawit milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016 menemukan, penggunaan dana yang berlebihan bagi perusahaan biodiesel bisa menimbulkan ketimpangan dalam pengembangan usaha perkebunan sawit. 

Nilai subsidi untuk perusahaan sawit lainnya adalah Darmex Agro Group (Rp915 miliar) dengan setoran Rp27,58 miliar; Musim Mas (Rp1,54 triliun) dengan setoran Rp1,11 triliun; First Resources (Rp479 miliar) dengan setoran Rp86,95 miliar; dan LDC (Rp410 miliar) sebesar Rp100,30 miliar.

Dengan demikian terdapat selisih nilai yang relatif besar untuk para konglomerat sawit tersebut. Ini terdiri dari Rp2,84 triliun (Wilmar Group); Darmex (Rp887,64 miliar); Musim Mas (Rp421,56 miliar); First Resources (Rp392,61 miliar) dan LDC (Rp309,83 miliar).

BPDPKS pada 2015 menyatakan, penggunaan dana terbesar masih dialokasikan untuk biodiesel, yakni mencapai 89 persen. Sedangkan untuk peremajaan sawit, pengembangan SDM hingga perencanaan-pengelolaan masing-masing hanya satu persen.

BPDPKS sendiri dibentuk dalam wujud Badan Layanan Umum sejak 11 Juni 2015 di bawah kendali Kementerian Keuangan. Badan tersebut didirikan untuk mendukung program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Editor Elvi R


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID