Jokowi Tak Hadiri Hari Antikorupsi di KPK, Apa Alasannya? - RILIS.ID
Jokowi Tak Hadiri Hari Antikorupsi di KPK, Apa Alasannya?
Zulhamdi Yahmin
Senin | 09/12/2019 13.30 WIB
Jokowi Tak Hadiri Hari Antikorupsi di KPK, Apa Alasannya?
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo tak menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan oleh KPK hari ini, Senin (9/12/2019). Lalu, apa alasannya? 

"Setiap tahun saya hadir, hanya ini kan Pak Ma'ruf belum pernah ke sana. Ya bagi-bagilah, masa setiap tahun saya terus, ini Pak Ma'ruf belum pernah ke sana, silakan Pak Ma'ruf, saya di tempat lain," kata Jokowi seusai menyaksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi di SMK 57 Jakarta. 

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan telah mengundang Presiden Jokowi untuk menghadiri peringatan Hakordia yang jatuh pada 9 Desember 2019, Agus pun berharap kepala negara itu bisa hadir pada peringatan tahun ini.

Sementara Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Ya tidak apa-apa (pimpinan KPK) menunggu, tapi yang hadir Pak Ma'ruf," ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi diketahui hadir dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 2016, 2017, 2018 yang diselenggarakan oleh KPK. Sedangkan pada 2015 Hakordia dibuka oleh Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla dan pada 2016 oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Pada puncak Hakordia pada 2018, Presiden Jokowi mengatakan pemberantasan korupsi harus ditingkatkan, baik penindakan maupun pencegahan.

Sedangkan pada tahun ini, rangkaian acara Hakordia dilaksanakan pada 6-13 Desember 2019.

Acara yang diselenggarakan yaitu pengumuman pemenang Apresiasi Jurnalis Lawan Antikorupsi 2019 pada Jumat (6/12). Pada hari Minggu (8/12), kegiatan dilanjutkan dengan "Premiere dan Awarding Anticorruption Film Festival" (ACFFest) 2019 dan Dongeng Kebangsaan Antikorupsi di Ciputra Artpreneur Theater, Jakarta.

Puncak peringatan Hakordia pada 9 Desember pukul 09.00—12.00 WIB dengan mengundang pimpinan kementerian/lembaga, kepala pemerintahan daerah, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya yang selama ini telah berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan KPK.

Kegiatan dilanjutkan dengan Festival Digital Media Pemerintah pada pukul 13.00—16.00 WIB.

Paralel, bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi pukul 11.00—17.00 WIB, KPK menyelenggarakan kegiatan Refleksi Tahunan JAGA. Kegiatan berbentuk diskusi membahas mengenai progres dan evaluasi JAGA bersama para champion JAGA dan pakar pelayanan publik.

Pada hari Senin (9/12) juga akan diadakan lelang eksekusi 22 barang rampasan negara yang akan dilaksanakan di KPKNL Jakarta III, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat.

Agenda pada 10 Desember adalah "workshop" bagi "stakeholder" antikorupsi yang melibatkan media massa, LSM, kampus, akademisi, penyuluh antikorupsi, kepala daerah dan mitra pembangunan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Gedung Merah Putih KPK dan Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Dalam upaya penguatan partai politik, KPK bersama Kemendagri, Bappenas, dan LIPI juga akan menyelenggarakan diskusi terfokus pada kajian KPK terkait dengan sistem integritas partai politik (SIPP) dan skema pendanaan parpol pada 11 Desember pukul 09.00—12.00 WIB dengan mengundang partai politik sebagai peserta.

Secara bersamaan, bertempat di Hotel Pullman Jakarta, KPK menyelenggarakan kegiatan High Level Seminar dengan tema "Komitmen Antikorupsi untuk Investasi yang Lebih Baik".

Seminar melibatkan peserta dari unsur pemerintah, parlemen, sektor swasta, akademisi, profesional, organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pada hari yang sama di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi pukul 09.00—17.00 WIB berlangsung kegiatan Temu Aksi Nasional Penyuluh Antikorupsi.

Kegiatan akan berlangsung selama 3 hari hingga 13 Desember. Kegiatan ini digagas oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK untuk berbagi pengalaman, penguatan kompetensi penyuluh, serta menyusun panduan dan rencana aksi penyuluh antikorupsi.

Temu Konsolidasi Komite Advokasi Daerah (KAD) se-Indonesia menjadi rangkaian terakhir dari seluruh kegiatan Hakordia 2019.

Kegiatan ini, kata dia, diselenggarakan dalam rangka terus mendorong praktik bisnis yang bersih dan berintegritas di sektor swasta dengan membangun iklim berusaha yang sehat, kompetitif, dan beretika. Kegiatan berlangsung di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi pukul 08.30—16.00 WIB.

Sumber Antara


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID