logo rilis
Jokowi Soroti Anggaran Kemenkes, DPR: Presiden Khawatir Terjadi Krisis
Kontributor
Nailin In Saroh
29 Juni 2020, 22:33 WIB
Jokowi Soroti Anggaran Kemenkes, DPR: Presiden Khawatir Terjadi Krisis
Presiden Joko Widodo. ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi S.

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi peringatan presiden Jokowi terkait lambannya penyerapan anggaran di kementerian kesehatan. 

Menurut anggota komisi yang bermitra dengan Kemenkes ini, apa yang disampaikan presiden tersebut juga menjadi perhatian pihaknya. Dimana dalam dua kali rapat kerja terakhir, persoalan penyerapan menjadi hal yang menjadi perbincangan hangat di komisi IX. 

“Dalam paparan menkes kemarin, tingkat penyerapan masih berada pada posisi 47 persen. Masih ada 53 persen lagi yang belum terserap. Dan dari 47 persen yang terserap, kelihatannya malah yang paling banyak diserap justru adalah anggaran BPJS kesehatan. Itu artinya, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh Kemenkes," ujar Saleh dalam keterangannya, Senin (29/6/2020).

Selain itu, legislator asal Sumatera Utara ini juga mengaku menerima laporan bahwa insentif tenaga medis yang menangani COVID-19 belum dibayarkan secara keseluruhan. Sampai sejauh ini, kata Saleh, baru dibayarkan sekitar 40 persen. Sementara untuk yang 60 persen lagi masih menunggu verifikasi data dari daerah.

“Kalau penyerapannya rendah seperti ini, uang tentu tidak akan beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat otomatis akan turun. Akibatnya, akan terjadi krisis seperti yang dikhawatirkan presiden," jelas Saleh. 

Wakil ketua Fraksi PAN di DPR itu pun tidak sependapat dengan alasan kemenkes yang menyebut bahwa rendahnya penyerapan karena adanya COVID-19. Sebab, kata Saleh, COVID-19 ini tidak jelas akan sampai kapan berakhirnya. 

"Kalau tidak berakhir sampai akhir tahun, lalu apakah anggaran-anggaran yang ada dibiarkan tidak terserap? Lalu untuk apa pembahasan anggaran tahun 2021? Apa tidak cukup memakai dana sisa yang tidak terpakai di tahun 2020," kata Saleh heran. 

Saleh menilai apa yang disampaikan presiden tersebut juga sangat serius. Buktinya, pidato Presiden Jokowi itu sengaja dipublikasikan melalui akun resmi sekretariat presiden. 

Menurut Saleh, hal ini menandakan bahwa presiden ingin menyampaikan ke masyarakat jika ia peduli dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Terutama terkait dengan persoalan COVID-19 dan ekonomi masyarakat secara luas

"Kalau tidak mau diketahui publik, tidak mungkin dipublikasikan seperti itu. Ini pasti ada maksud dan tujuannya. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Semoga saja presiden menemukan jalan yang terbaik dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada," tandasnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat kesal dan marah saat membuka rapat terbatas bersama para menteri kabinetnya pada 18 Juni. Namun video dari rapat itu baru diunggah di akun YouTube Setpres pada 28 Juni.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI, Bey Triadi Machmudin beralasan, awalnya video itu bersifat internal. Namun setelah dipertimbangkan, menurut Bey, banyak beberapa hal dari pernyataan Jokowi yang perlu diketahui publik. Maka, video Jokowi akhirnya diunggah.

"Karena awalnya Sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern, namun setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik, dan bagus untuk diketahui publik sehingga kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru di-publish hari ini," kata Bey kepada wartawan, Minggu (28/6). 
 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID