logo rilis
Jokowi Divonis Bersalah oleh PTUN soal Ini di Papua, PKS: Jangan Suka Melanggar Aturan!
Kontributor
Nailin In Saroh
03 Juni 2020, 23:00 WIB
Jokowi Divonis Bersalah oleh PTUN soal Ini di Papua, PKS: Jangan Suka Melanggar Aturan!
Presiden Joko Widodo. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Legislator PKS Sukamta menyambut baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan sejumlah LSM dan menjatuhkan vonis PTUN kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnny G. Plate, atas kasus pemutusan internet di Papua pada 2019 lalu.

Menurutnya, Pemerintah harus bisa lebih arif dalam menerima putusan ini sebagai pelajaran penting dalam demokrasi.

“Putusan ini juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah agar jangan suka melanggar aturan! Jika pemerintahnya saja suka melanggar aturan, bagaimana dengan rakyatnya?,” ujar Sukamta kepada wartawan, Rabu (3/6/2020). 

Terkait vonis tersebut, anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan bahwa mengakses internet adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Negara, kata dia, juga berhak membatasi lantaran tidak semua konten dapat diakses.

"Karena ini adalah hak asasi manusia, sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, maka pengaturannya harus dengan undang-undang. Untuk itulah UU ITE hadir,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS ini. 

Akan tetapi, lanjut Sukamta, berdasarkan putusan PTUN tersebut, apa yang dilakukan pemerintah di Papua waktu itu adalah melakukan pemutusan akses internet, bukan pemutusan akses terhadap konten internet tertentu. Menurut dia, hal ini lah yang menyalahi amanat UU ITE Pasal 40.

Meski begitu, kata Sukamta, pengaturan lebih lanjut soal pemblokiran diamanatkan oleh UU ITE Pasal 40 untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga kini, PP tersebut belum ada.

“Saya sejak awal mendesak PMI agar PP soal pemutusan akses atau pemblokiran ini segera dibuat dan disahkan agar jelas konsepnya dan batas-batasnya. Tidak cukup hanya dengan peraturan setingkat Peraturan Menteri. Supaya pemblokiran tidak dilakukan secara liar dan subjektif,” pungkas wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID