Jimly Asshiddiqie Minta Pemerintah Tak Mengambil Alih Fungsi KPPU - RILIS.ID
Jimly Asshiddiqie Minta Pemerintah Tak Mengambil Alih Fungsi KPPU
Zulhamdi Yahmin
Jumat | 22/06/2018 20.30 WIB
Jimly Asshiddiqie Minta Pemerintah Tak Mengambil Alih Fungsi KPPU
Jimly Asshiddiqie. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyayangkan adanya keinginan pemerintah yang menggantikan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi lembaga pemerintah.

Dia menilai, KPPU yang selama ini menjadi lembaga independen akan sulit untuk mengontrol persaingan usaha bila menjadi lembaga di bawah kementerian. 

"Menteri itu kan politik, nah kalau pengusaha jadi presiden, menterinya juga pengusaha dan ketua umum partai, bagaimana mau mengontrol monopoli, oligopoli. Maka lembaga ini sangat penting," kata Jimly saat berbincang dengan rilis.id di Universitas Al Azhar Jakarta, Jumat (22/6/2018). 

Jimly menegaskan, KPPU harus terus bergerak di antara pusat kekuasaan politik dan bisnis. Lembaga itu, ujarnya, tak boleh berada di lingkaran kekuasaan politik ataupun bisnis. 

"Dia jangan dikendalikan bisnis dan juga politik. Siapa politik, ya pemerintah itu. Partai isinya. Presiden itu politik. Jadi, dia dibuat independen," ujarnya. 

Dia kemudian memberikan contoh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga sama seperti KPPU. Sebagai penyelenggara pemilu, jelas Jimly, KPU tak bisa dikendalikan oleh pemerintah melalui presiden sekalipun. 

"Dia (KPU) menyelenggarakan pemilu. Presiden gubernur itu peserta pemilu, masa dia harus tunduk pada presiden yang peserta pemilu. Jadi KPPU, KPU itu cabang kekuasaan sendiri. Maka fungsinya bukan eksekutif, bukan legislatif, bukan yudikatif. Campuran dia itu," jelasnya. 

"KPPU dia itu punya fungsi administratif tapi dia juga bisa menuntut. Tapi khusus untuk urusan monopoli, persaingan usaha," lanjutnya. 

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, menyampaikan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait perubahan KPPU menjadi lembaga pemerintah yang termuat pada Bab VII tentang kelembagaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Selain itu, dalam DIM yang diparaf oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito ini, beberapa tugas, fungsi, dan wewenang KPPU juga dihilangkan.

Editor Elvi R


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID