Jenazah Koruptor Tak Dishalatkan, Ini Kata Pemuda Muhammadiyah - RILIS.ID
Jenazah Koruptor Tak Dishalatkan, Ini Kata Pemuda Muhammadiyah

Rabu | 12/07/2017 10.35 WIB
Jenazah Koruptor Tak Dishalatkan, Ini Kata Pemuda Muhammadiyah
Direktur Madrasah Anti Korupsi PP Pemuda Muhammadiyah Putra Batubara. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Wacana tentang pelarangan shalat jenazah bagi pelaku korupsi sebagai hukuman sosial kembali bergulir. Direktur Madrasah Anti Korupsi (MAK) PP Pemuda Muhammadiyah Putra Batubara mengatakan Pemuda Muhammadiyah sudah mewacanakan hal itu sejak 2015 saat Muktamar Muhammadiyah di Makassar. 

"Kita malah dorong agar hukumannya ditambah termasuk hukuman sosial seperti fatwa haram jenazah koruptor dishalatkan," katanya kepada rilis.id, Rabu (12/7/2017).

Menurutnya, sanksi sosial semacam itu signifikan dilakukan bagi pelaku korupsi. Pasalnya, sebagai masyarakat yang berkebudayaan kolektif atau ketimuran seperti Indonesia, banyak orang yang akan takut pada penerapan sanksi tersebut. 

"Sanksi sosial itu paling ditakuti orang timur kayak kita kan yang biasa hidup bermasyarakat," sambungnya 

Contoh kasusnya, lanjut Putra, sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw selanjutnya tinggal melakukan kontekstualisasi terhadap model hukuman tersebut agar sesuai dengan jaman kiwari. 

"Keluarkan aja fatwa haram oleh lembaga yang punya otoritas seperti MUI dan ormas-ormas Islam, soal teknisnya harus dibahas secara serius," ungkapnya. 

Ia juga berpendapat, pernyataan Pansus KPK soal hukuman koruptor tidak efektif menurunkan angka korupsi yang menjadi salah satu sandaran berpikir Pansus, juga kurang tepat. 

Seharusnya, DPR maupun Pansus dapat memanggil ahli hukum dan belajar dari banyak negara lain tentang lembaga penegak korupsi. Sementara KPK di Indonesia juga belum lama didirikan. 

Ia juga menyatakan, mencari dan menentukan indeks korupsi itu tidak menyurvei koruptor di lapas atau pejabat publik. Ia menyarankan Pansus KPK dapat memanggil BPS yang tugasnya memang melakukan survei biar jelas metode dan objek surveinya. 

"Yang diteliti BPS itu indeks persepsi korupsi, kira-kira itu bisa mencitrakan persepsi publik," pungkasnya.


Tags
#korupsi
#kpk
#pansus kpk
#pemuda muhammadiyah
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID