logo rilis
Janji Pemimpin Politik
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
04 Juli 2018, 20:14 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Janji Pemimpin Politik
ILUSTRASI: Hafiz

ADJEKTIF “politik” pada kata “kepemimpinan” memberikan pengertian bahwa ada berbagai macam kepemimpinan yang lain. Dan perbedaan paling mendasar yang ada dalam kepemimpinan politik dibandingkan kepemimpinan yang lain itu adalah adanya struktur yang lengkap yang bisa digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan visi politik pemimpin. 

Karena itu, pemimpin politik haruslah orang yang memiliki karakter yang baik dan benar-benar menguasai seni untuk mengoptimalkan peran struktur negara, agar bisa bekerja secara optimal untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jika kepemimpinan politik jatuh ke tangan yang buruk, maka ia akan digunakan untuk membuat keburukan dan kerusakan. Jika berada di tangan orang yang baik, tetapi tidak memiliki kemampuan atau keterampilan dalam seni politik, maka kekuasaan bisa mengalami disfungsi.

Visi seorang pemimpin politik juga adalah janji, dan janji harus ditunaikan atau ditepati. Janji yang tidak ditunaikan merupakan salah satu indikator kuat kemunafikan, sebagaimana disebut dengan tegas oleh Nabi Muhammad: “Ada tiga ciri orang munafik; yaitu: ketika berbicara berdusta, ketika berjanji mengingkari, dan ketika dipercaya khianat.” 

Pengingkaran janji pemimpin politik sesungguhnya merupakan wujud lengkap dari ketiga ciri yang disebutkan itu. Sebab, visi itu dibuat dan dibacakan atau disampaikan kepada khalayak agar mereka terpengaruh, kemudian akhirnya mau memilih. Dan ketika benar-benar dipercaya untuk memimpin ternyata tidak menjalankan amanat, tentu saja itu menjadikan ketiga indikator itu menjadi terkumpul menjadi satu dan jadilah munafik sejati.  

Terhadap pemimpin politik yang mengingkari janji, rakyat harus mengambil sikap tegas, jangan dipilih lagi. Bisa saja ketegasan untuk tidak memilihnya kembali dijadikan sebagai hukuman. Namun, yang pasti adalah tidak rasional jika seorang yang telah mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan amanat penderitaan rakyat, tetapi ketika berkuasa tidak berbuat untuk mengurangi penderitaan rakyat, apalagi justru malah menambah berat rakyat, misalnya dengan meningkatkan beban pajak atau mencabut subsidi yang seharusnya diterima oleh rakyat yang lemah. Rakyat harus kembali mencari alternatif lain, agar kesengsaraan tidak terus berlanjut.

Agar rakyat memiliki banyak pilihan dan kemudian mendapatkan sosok pemimpin yang merupakan primus interpares, harus ada orang-orang yang memiliki panggilan untuk menanggung beban sebagai pemimpin politik. Untuk memikul tanggung jawab yang sangat besar, seseorang haruslah mengukur diri. Jika benar-benar memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi untuk menggerakkan struktur-struktur negara dengan independensi yang optimal, maka kekuasaan perlu diambil. 

Namun, jika kualifikasi itu tidak terpenuhi, maka lebih baik dibuat langkah agar kekuasaan itu jatuh ke tangan orang lain yang bisa mengupayakan secara optimal kebaikan dan perbaikan. Kualifikasi kepemimpinan itulah yang akan menghindarkan seorang pemimpin dari kemunafikan. Tanpa kualifikasi yang cukup, tetapi tetap bersikap keras untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan, maka yang muncul adalah perasaan melakukan perbaikan, padahal sesungguhnya tengah melakukan perusakan. 

Padahal sikap yang demikian, juga merupakan sikap yang oleh Alquran merupakan di antara ciri utama orang-orang munafik. “Dan jika dikatakan kepada mereka: “Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi!”, maka mereka mengatakan: “Sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang melakukan perbaikan.” (al-Baqarah: 11). 

Wallahu a’lam bi al-shawab. 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID