'Jangan Sebentar-sebentar Kasus Korupsi Dikaitkan dengan Kepala Negara' - RILIS.ID
'Jangan Sebentar-sebentar Kasus Korupsi Dikaitkan dengan Kepala Negara'
Nailin In Saroh
Jumat | 26/01/2018 19.44 WIB
'Jangan Sebentar-sebentar Kasus Korupsi Dikaitkan dengan Kepala Negara'
Pimpinan KPK Basaria Panjaitan (kanan) memberikan buku Kode etik politisi dan partai Politik kepada Ketua Umum DPP Demok

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyesalkan dikait-kaitkannya Presiden ke-6 RI Susilo Bambang dengan kasus dugaan korupsi e-KTP. Baginya, tak sepantasnya perkara rasuah selalu dikaitkan dengan kepala negara.

"Janganlah sebentar-bentar menyeret-nyeret kepala negara, seperti Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi ke dalam kasus hukum," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Teuku Riefky Harsya, di Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Pengacara terdakwa e-KTP Setya Novanto, Firman Wijaya, menilai, proyek pengadaan kartu penduduk dikuasai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Dia merujuk pada keterangan saksi, eks politisi Demokrat, Mirwan Amir.

Di sisi lain, sejumlah kepala negara juga pernah dikait-kaitkan dengan beberapa kasus. Misalnya, eks Wakil Presiden Boediono dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi Century dan Presiden ke-5 RI pada perkara BLBI.

Menurut Refly, jika ada penyimpangan pada program pemerintah, dilakukan oknum demi kepentingan pribadi. "Ini jelas merupakan oknum yang menyalahgunakan program rakyat demi keuntungan pribadi," tegasnya.

Legislator asal Aceh itu berkeyakinan, tiap Presiden, termasuk SBY, berniat baik dalam menjalankan suatu program/kebijakan. Karenanya, menyerahkan seutuhnya penyimpangan suatu kasus ke instansi hukum.

"Mari kita serahkan kasus ini kepada aparat hukum, khususnya KPK untuk membuka secara terang-benderang kasus e-KTP ini," tuntasnya.


Tags
#e-KTP
#Demokrat
#SBY
#Teuku Riefky Harsya
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID