logo rilis
Ini Alasan PPP Tolak Pengesahan UU MD3 
Kontributor
Sukma Alam
25 Februari 2018, 07:19 WIB
Ini Alasan PPP Tolak Pengesahan UU MD3 
Politisi PPP Achmad Baidowi (tengah). FOTO: RILIS.ID/Armidis Fahmi

RILIS.ID, Pemekasan— Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi menjelaskan, alasan partainya menolak penetapan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3)

"Ada beberapa alasan mengapa PPP menolak dan terpaksa walk out saat Undang-Undang itu ditetapkan," kata Baidowi di Pamekasan, Sabtu (24/2) kemarin.

Salah satunya tentang adanya pasal penghinaan kepada anggota DPR, DPRD dan DPD di undang-undang itu.

Menurutnya, tugas sebaga wakil rakyat adalah menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan semua pihak. Kritik dari rakyat kepada anggota DPR merupakan hal wajar, karena DPR sejatinya memang untuk mengabdi.

"Jika DPR tertutup untuk dikritik, maka sejatinya adalah sama dengan membangun tembok tebal dengan masyarakat konstituennya," ujar Awik.

Selain itu, yang juga sangat tidak masuk akal dalam Undang-Undang MD3 itu adalah pemanggilan anggota DPR yang terlibat kasus tindak pidana korupsi harus atas izin Presiden.

Menurut dia, ketentuan itu juga tidak masuk akal karena beberapa kasus kriminal tidak perlu izin, seperti penyalahgunaan obat terlarang narkoba, dan kasus tindak pidana korupsi.

"Sedangkan di MD3 yang ditetapkan itu, tercantum harus meminta persetujuan Presiden apabila ada anggota DPR yang hendak dipanggil aparat berwenang karena terlibat kasus kriminal itu," ujarny.

Sumber: ANTARA




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID