logo rilis
Infrastrukturnya Siapa
kontributor kontributor
Yudhie Haryono
19 Oktober 2017, 23:45 WIB
Pengamat ekonomi politik, bekerja sebagai Dosen dan Direktur Eksekutif Nusantara Center
Infrastrukturnya Siapa

DALAM berbagai kesempatan, Presiden Jokowi mengatakan, "pembangunan infrastruktur dan SDM adalah kombinasi yang baik untuk menjadi negara kuat secara ekonomi. Asal jangan ada turbulensi politik, hitungan kami pada 2040-2045, Indonesia akan menjadi 4 besar negara terkuat ekonomi dunia."

Dengan keyakinan atas hitungan tersebut terpaparlah 245 projek strategis yang akan dikerjakan. Semua projek infrastruktur tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan terluar sebagai bagian dari kebijakan pemerataan pembangunan nasional.

Baca Juga

Sayangnya, dengan kebutuhan 4.197 Triliun tersebut, hanya 5% yang dimiliki sendiri via BUMN. Sisanya merupakan milik swasta dan asing.

Walaupun menggunakan sistem BOT (Build, Operate and Transfer) yang sering sekali oleh banyak pihak disebut transaksi pasca penggunaan (bangun, gunakan dan serahkan) yaitu membangun, mengelola dan menyerahkan ke pemilik ialah suatu bentuk hubungan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam rangka pembangunan suatu proyek infrastruktur. Tetapi kepemilikan dan pengelolaan infrastruktur tersebut menjadi sangat bermasalah.

Pertama, terjadi monopoli. Kedua, tak banyak menyerap tenaga kerja. Ketiga, kebanyakan bukan merupakan infrastruktur produktif. Keempat, warga negara hanya jadi penonton bahkan korban.

Akhirnya, banyak warga negara yang menilai bahwa kerja pemerintah Jokowi tidak ada perubahan dalam hal: mengurangi pengangguran; menyediakan lapangan kerja; mengurangi jumlah orang miskin; stabilitas keamanan dan membuat harga-harga kebutuhan pokok terjangkau dan terbeli.

Karena itu Presiden Jokowi di tahun 2018 bertekad menekan angka kemiskinan dengan membuat kebijakan strategis belanja negara dalam RAPBN 2018 diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta kesenjangan di masyarakat.

Kita lihat, belanja negara pada 2018 direncanakan sebesar Rp 2.204,4 triliun akan diarahkan utamanya untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat.

Presiden Jokowi secara serius menyampaikan hal tersebut pada Pidato Penyampaian RUU RAPBN 2018.

Penegasan itu membuktikan secara tegas bahwa projek infrastruktur yang sedang berjalan adalah "pembangunan di Indonesia, oleh orang asing, dengan dana asing dan bagi keuntungan plus kepemilikan asing." Bukan sebaliknya. Bukan pembangunan berlandaskan konstitusi. Bukan pembangunan nasional yang ramah, berkoperasi dan milik semua warganegara.


#pembangunan infrastruktur
#Presiden Jokowi
#Kolom Nusantara
#Yudhie Haryono
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID