Indonesia-Vietnam Kerja Sama Bidang Perikanan - RILIS.ID
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Bidang Perikanan
Elvi R
Minggu | 14/10/2018 18.30 WIB
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Bidang Perikanan
Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti mekakukan bilateral dengan Menteri Pertanian Vietnam, Hoang Van Thang, untuk membahas, antara lain penguatan kolaborasi industri pengolahan perikanan.

"Sekarang untuk processing (pengolahan) bisa 100 persen ownership foreigner (kepemilikan asing). Dan di beberapa wilayah bisa dapat tax holiday, insentif bea masuk, custom, dan insentif lainnya," kata Menteri Susi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (14/10/2018).

Pertemuan bilateral tersebut dilakukan di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, 12 Oktober 2018.

Menurut Susi, tawaran kerja sama tersebut merupakan apresiasi Indonesia atas menurunnya pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal oleh Vietnam selama beberapa tahun terakhir.

Menteri Susi mengatakan, selama ini nelayan Vietnam merupakan salah satu pelaku illegal fishing di Indonesia, karena banyak kapal dan nelayan Vietnam yang ditangkap karena melanggar aturan.

Oleh karena itu, ujar dia, ketimbang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia yang sudah dilarang dan dinyatakan ilegal, Menteri Susi menawarkan Vietnam untuk berinvestasi dan mendirikan pabrik di sektor pengolahan di Indonesia.

"Jadi tidak usah jauh tangkap ikan ke wilayah Indonesia, nanti menimbulkan masalah. Jadi beli saja (kepada nelayan Indonesia), proses, kemudian produknya ekspor ke Vietnam," ungkapnya.

Ia menuturkan, cara yang telah berhasil dilakukan Indonesia dan Thailand. Setelah Thailand menghentikan kegiatan penangkapan di Indonesia dan membeli bahan baku kepada Indonesia, ekspor Indonesia ke Thailand naik hampir 1.000 persen.

Selain itu, hubungan kedua negara juga menjadi lebih baik. "Jadi lebih baik kita kerja sama lebih kencang dan makin baik," lanjutnya.

Terkait hal tersebut, Hoang Van Thang menyatakan sepakat dengan Menteri Susi. Menurutnya, beberapa tahun belakangan khususnya tahun ini, pemerintah Vietnam telah memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum dan memberi sanksi tegas terhadap pelaku.

Tujuannya, ujar dia, untuk mengembangkan industri perikanan yang berkelanjutan, terlebih lagi karena Vietnam baru saja diberi kartu kuning oleh Uni Eropa karena permasalahan illegal fishing.

Sebelumnya, pengamat sektor perikanan Moh Abdi Suhufan menyatakan dengan adanya fenomena melemahnya rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, maka pengusaha perikanan nasional perlu memperkuat penetrasi ekspor ke negara-negara nontradisional.

"Penetrasi yang lebih kuat ke negara tujuan ekspor yang kurang terlalu digarap selama ini, seperti Timur Tengah dan Afrika," kata Moh Abdi Suhufan kepada Antara di Jakarta, Jumat (5/10).

Abdi juga menginginkan pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mendorong pelaku usaha perikanan dalam negeri untuk secara sadar dapat memenuhi persyaratan perikanan yagn diberlakukan oleh Eropa dan Amerika Serikat.

Hal tersebut adalah penting, lanjutnya, karena keamanan pangan saat ini menjadi isu global yang harus diperhatikan bila ingin meningkatkan daya saing di tingkat perdagangan internasional.


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID