logo rilis
Indonesia Jalankan Kolaborasi Pemerintah, Parlemen dan Komunitas untuk Aksi Iklim
Kontributor
Nailin In Saroh
12 Desember 2019, 20:00 WIB
Indonesia Jalankan Kolaborasi Pemerintah,  Parlemen dan Komunitas untuk Aksi Iklim
Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri Sidang Umum Asia Pacific Parliamentarian’s Conference on Environment and Development (APPCED) ke-19 di Seoul, Korea Selatan.

RILIS.ID, Seoul— Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri Sidang Umum Konferensi Parlemen Asia Pasifik tentang Lingkungan dan Pembangunan (APPCED) ke-19 di Seoul, Korea Selatan. Tema Sidang Umum APPCED ke-19 yang digelar 10-12 Desember 2019 adalah Perubahan Iklim dan Aksi Internasional. Delegasi yang dipimpin anggota Komisi IV Fraksi PDIP Yohanis Fransiskus Lema dan anggota Komisi IX Fraksi Golkar Saniatul Lativa. 

Sebagai ketua delegasi, Yohanis Fransiskus Lema membacakan laporan negara Indonesia dalam penanganan perubahan. Beberapa poin penting yang disampaikan Yohanis Fransiskus Lema dalam Sidang Umum APPCED ke-19 adalah sebagai berikut:

Indonesia menjalankan kolaborasi antara Pemerintah-Parlemen-Komunitas dalam aksi perubahan iklim. Menurutnya, kepentingan ketiga tersebut memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam pengurangan emisi. Sinergi ketiganya akan menciptakan masyarakat dan bangsa yang tangguh.

Indonesia mengembalikan komitmennya untuk mengimplementasikan Perjanjian Paris sebagai upaya global untuk mengurangi emisi dan adaptasi, melestarikan laut dan hutan, meningkatkan energi terbarukan, dan melibatkan masyarakat dalam mengendalikan perubahan iklim.

Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah membuat sebagian peraturan, kebijakan, dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Sebagai tindak lanjut dari komitmen Indonesia selama COP 21, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris ke dalam undang-undang nasional Nomor 16/2016 pada 19 Oktober 2016.  

Hampir bersamaan, Indonesia mengirimkan kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) ke UNFCC. Politikus yang akrab disapa Ansy ini menguraikan lebih lanjut tentang NDC Indonesia melengkapi aspek mitigasi dan adaptasi serta target. Dengan persetujuan meratifikasi, Indonesia menyetujui untuk memperbaiki emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen tanpa syarat dan 41 persen bersyarat seperti yang diatur dalam NDC. 

Sebagai upaya mitigasi dan adaptasi, Indonesia menyetujui untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan diperbarui dari 17 persen menjadi 23 persen dari total konsumsi energi pada tahun 2025 dan 29 persen pada tahun 2030.

Lebih jauh ia mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mendukung ratifikasi perjanjian internasional yang terkait dengan menyediakan beberapa dukungan yang selaras dengan fungsi DPR. DPR RI terus berupaya untuk memberlakukan UU nasional terkait perubahan iklim, dengan meningkatkan energi terbarukan, pengelolaan lahan dan hutan, serta program iklim di daerah pedesaan dan perkotaan. 

Upaya ini diharapkan dapat menarik perhatian internasional untuk meningkatkan investasi dan kerja sama dalam kegiatan yang terkait dengan pengembangan hijau dan lingkungan. Dalam hal penganggaran, DPR RI mendesak untuk menyediakan anggaran hijau untuk program adaptasi dan mitigasi dan fungsi lingkungan lainnya. DPR RI untuk mengoptimalkan dana alokasi khusus kami untuk pembangunan dan Lingkungan.

DPR RI telah menyarankan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dan memberikan insentif kepada orang-orang yang berkomitmen dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dalam pertemuan dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Selain itu, Indonesia telah melibatkan masyarakat untuk aksi perubahan iklim.  Dalam melakukan hal tersebut, Indonesia telah menerapkan Manajemen Berbasis Masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga mengurangi tekanan pada hutan primer yang mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan. 

Untuk disetujui dan mobilisasi semua sektor dalam masyarakat, Indonesia telah mengimplementasikan Program Desa Iklim (PROKLIM / Program Kampung Iklim) di 2.760 desa. Indonesia telah meningkatkan peran PROKLIM sebagai dukungan dari bawah ke atas dalam program penyelamatan di tingkat desa. Lebih lanjut, PROKLIM berkontribusi pada pengumpulan kontribusi emisi di Indonesia.

Sementara itu, dalam sesi Panel Ahli, Saniatul Lativa memberikan intervensi. Menurutnya, Parlemen yang bergantung pada posisi untuk meminta pertanggungjawaban Eksekutif atas kebijakannya terkait dengan perubahan, serta memastikan bahwa kebijakan yang relevan ditegakkan sesuai dengan hukum dan anggaran yang ada yang disahkan oleh Parlemen. Ia berujar: "Independensi Parlemen adalah faktor penting dalam melakukan peran pengawasannya."

Ia melanjutkan, Tantangan utama yang berkaitan dengan keanggotaan adalah tentang keterampilan teknis untuk membahas tentang proses anggaran, termasuk pembaharuan dokumen anggaran terkait perubahan iklim. Karena penganggaran adalah salah satu fungsi anggaran, Saniatul Lativa menggarisbawahi, sebagai anggota yang telah disetujui semestinya berkontribusi terhadap penganggaran hijau untuk program adaptasi dan mitigasi dan fungsi lingkungan yang terkait dengan perubahan iklim.

Ia mengemukakan apa yang disampaikannya sangat penting dalam menyelesaikan perihal dan intervensi yang diarahkan untuk pergantian perubahan yang bisa dicapai.

Sidang Umum APPCED menghasilkan Deklarasi Seoul. Di antara isi deklarasi tersebut adalah: Diminta kepada masing-masing pemerintah untuk Paris Perjanjian, pentingnya bantuan dana internasional dan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang, dan seruan untuk pemerintah, disetujui, dan semua yang tertarik untuk mendukung iklim.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID