logo rilis
ICJR: Pasal Penghinaan Pada Presiden Sangat Bias
Kontributor
Tio Pirnando
05 Februari 2018, 06:06 WIB
ICJR: Pasal Penghinaan Pada Presiden Sangat Bias
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Ajeng Gandini Kamilah menilai, isi pasal mengenai penghinaan terhadap presiden sangat bias. Ini terkait, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurutnya, sulit untuk membedakan antara penghinaan dan pengkritikan dalam RKUHP tersebut.

"Kalau RKUHP disahkan dan pasal (penghinaan presiden) di hidupkan, itu (Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bisa kena pasal penghinaan," ujar Ajeng di Jakarta, Minggu (4/2/2018).

Padahal, kata Ajeng, melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pada 4 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi (MK)  sudah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, alasanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Masalahnya, itu menjadi bias, apa perbedaan menghina dan mengkritik, karena definisinya enggak ada. Ini istilahnya seperti mengangkangi putusan MK dan bukan merupakan pendidikan yang baik kepada masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut Ajeng menuturukan, secara hukum, putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, dia sangat menyayangkan DPR memasukkan kembali pasal penghinaan itu. 

"Kalau sudah nggak berlaku, buat apa dimasukin lagi," tuntasnya.

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID