Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) terkait pesepeda. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, Permenhub itu akan melindungi keselamatan para pesepeda.
"Mengenai sepeda sedang saya buat Peraturan Menhub tentang perlindungan keselamatan bagi pengguna sepeda. Di sana mengatur tentang tata cara menyangkut masalah sepedanya seperti apa yang berkeselamatan," kata Budi di Solo, Sabtu (4/7/2020).
...
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan berdasarkan data Sabtu (4/7/2020) pukul 12:WIB kasus COVID-19 bertambah 1.447 orang. Sedangkan pasien sembuh sebanyak 651 orang.
"Sehingga total positif 62.142 dan 28.219 sembuh," kata Yuri dalam jumpa pers daring yang dipantau dari Jakarta, Sabtu.
Sementara itu, jumlah meninggal karena COVID-19 menjadi 3.089 setelah bertambah 53 orang. Hingga saat ini, jangkauan diagnosis spesimen total diperiksa 894.428 sampel.
Yuri memaparkan, penambahan angka positif itu tidak dimaknai semua dirawat di rumah sakit. Karena sebagian menjalani isolasi mandiri dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
"Penambahan ini tidak dimaknai seluruhnya masuk RS. Kasus ini didapatkan dari pelacakan yang kita rawat dan temukan. Kita lakukan pemeriksaan spesimen secara masif," katanya.
Yuri mengatakan tingkat keterisian tempat tidur isolasi penderita COVID-19 saat ini terisi 53,50 persen.
Menurut dia, masih ada kapasitas lain yang belum diisi. Kasus baru yang didapatkan dalam beberapa hari terakhir dan dua pekan terakhir, ditemukan dengan keluhan klinis minimalis.
"Yang tidak menggambarkan indikasi dirawat di RS," katanya.
Tim mengarahkan yang bersangkutan isolasi mandiri. "Ini penting, kepatuhan dan kedisiplinan isolasi berpengaruh terhadap penularan baru," pungkas Yuri.
...
Polda Metro Jaya tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terkait rencana Apel Siaga Ganyang Komunis oleh Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ulama, serta organisasi kemasyarakatan lainnya pada Minggu (5/7/2020).
"Kalau kita pemberitahuan, pemberitahuannya sudah ada, tapi kita tidak mengeluarkan STTP, tapi kita siapkan pengamanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus di Jakarta, Sabtu (4/7/2020).
Yusri menuturkan petugas tingkat polres yang akan terlibat pengamanan karena peserta aksi hanya menggelar apel siaga dan tidak ada agenda keliling atau "long march".
Yusri menyampaikan agar peserta apel siaga itu mengikuti aturan menyampaikan pendapat di muka umum dan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah karena masih masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
"Sekarang kan masih PSBB, protokol kesehatan wajib mereka ikuti, tidak ada ramai-ramai, bakar-bakar misalkan, pasti kita tangkap kalau begitu," tegas Yusri.
Yusri juga mengharapkan tidak ada terjadi kembali aksi pembakaran atribut atau bendera salah satu partai politik.
"Kita harap seperti itu karena itu cuma apel, mereka bukan demo. Hanya apel siaga. Itu kan apel siaga aja, kita pengamanan aja," tutur Yusri.
Polisi perwira menengah itu juga menyebutkan polisi akan menyiapkan skenario pengalihan arus yang akan diberlakukan secara situasional atau saat terjadi kepadatan kendaraan.
Anggota PA 212, GNPF, serta beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya berencana menggelar apel siaga di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (5/7).
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud Ainun Na’im mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau biaya perkuliahan kepada 410 ribu mahasiswa. Mereka terdiri dari mahasiswa tingkat 3, 5 dan 7 di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Bantuan ini, menurutnya menggunakan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.
...
Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengatakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta jalur Bina RW dapat menjadi solusi jangka pendek.
"Penambahan kuota siswa per kelas sebanyak empat orang ini, harapannya bisa menjadi solusi jangka pendek bagi calon siswa yang tertolak gara-gara usia. Termasuk usulan untuk memperpanjang pendaftaran zonasi," ujar Satriwan di Jakarta, Sabtu (4/7/2020).
Dia menambahkan sejak awal FSGI mengusulkan agar adanya penambahan kapasitas rombongan belajar dan memperpanjang pendaftaran zonasi.
Akan tetapi ketika basis pendaftarannya adalah zonasi berdasarkan RW bukan kelurahan, maka itu justru akan menjadi masalah baru.
"Sebab tak semua RW memiliki sekolah negeri, khususnya SMP dan SMA. Kecuali taman bermain, memang banyak.
Dinas Pendidikan DKI juga mesti mendata berapa jumlah calon siswa yang tertolak gara-gara faktor usia muda itu, padahal masih di satu zona kelurahan," tambah dia.
Pemetaan dan pendataan ulang sangat penting, untuk dibandingkan dengan berapa jumlah ketersediaan rombongan belajar setelah ditambah empat siswa per kelas itu, apakah akan dapat menampung atau tidak.
Solusi jangka panjang bagi persoalan PPDB DKI adalah, menambah jumlah kelas di satu sekolah atau membangun sekolah negeri yang baru khususnya SMA dan SMK. Menurut dia, hal itu merupakan solusi terbaik.
"Dalam lima tahun terakhir DKI Jakarta memang tidak membangun SMA negeri yang baru. Ini saatnya DKI Jakarta perlu membangun sekolah negeri baru agar dapat menampung tingginya animo masyarakat masuk ke sekolah negeri," terang dia.
Pemprov DKI Jakarta membuka jalur baru dalam PPDB 2020 yaitu Bina RW, melalui jalur itu diharapkan dapat menampung siswa yang sebelumnya tidak lolos PPDB pada jalur lainnya.
NETWORK 
.jpg&w=350&h=250&zc=1 "PKS Minta Jokowi Tiru Risma soal Koordinasi Komunikasi")
