Hikmah di Balik Kekalahan KPK pada Praperadilan Setnov - RILIS.ID
Hikmah di Balik Kekalahan KPK pada Praperadilan Setnov

Minggu | 01/10/2017 17.01 WIB
Hikmah di Balik Kekalahan KPK pada Praperadilan Setnov
Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto (tengah). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Hakim tunggal Cepi Iskandar memutuskan menerima sebagian permohonan Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto, pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017). Sehingga, statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP gugur.

Meski demikian, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, menilai ada hikmah di balik kekalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang tersebut. Yakni, tidak berlarut-larut dalam proses penyidikan suatu kasus seorang tersangka.

"Apabila KPK menetapkan SN (Setya Novanto) kembali sebagai tersangka, seharusnya KPK segera merampungkan pemeriksaan dan melimpahkan perkara tersebut untuk segera disidangkan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Minggu (1/10/2017).

Miko menambahkan, KPK masih berpeluang kembali menjerat Setnov, sapaan Novanto, pada perkara e-KTP. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Mahkamah Agung (MA) atau Perma Nomor 4 Tahun 2016.

"Sepanjang KPK masih memiliki paling sedikit dua alat bukti yang sah, KPK masih tetap dapat menetapkan SN sebagai tersangka," tegas pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera ini.

Catatan untuk Pansus
Di sisi lain, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK diminta tidak mengaitkan putusan praperadilan Setnov dengan laporan dan rekomendasinya kelak. Sebab, vonis hakim Cepi cuma menyangkut aspek formil sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap dirinya.

"Bukan aspek substansi, apakah SN bersalah atau tidak bersalah. Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh SN tidak secara otomatis gugur," jelasnya. Hal tersebut selaras dengan Perma Nomor 4 Tahun 2016.

"Penentuan bersalah atau tidaknya SN, nanti akan dilakukan pada pemeriksaan pokok perkara. Artinya, putusan praperadilan ini tidak menggugurkan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana," lanjut dia mengingatkan.

Apalagi, sambung Miko, banyak keganjilan dalam putusan vonis tersebut. Misalnya, hakim mengabaikan permohonan intervensi dengan alasan belum tercatat dalam sistem administrasi registrasi perkara.

Kedua, penasihat hukum Setnov yang membawa sejumlah bukti dari Pansus Angket KPK. "Seharusnya, menjadi ruang untuk mengevaluasi putusan praperadilan tersebut," imbuhnya.

Dari sisi substansi, ungkap Miko, salah satu pertimbangan yang mencolok adalah kala hakim menyatakan bukti untuk menetapkan Setnov sebagai tersangka tidak sah, lantaran muncul dan digunakan dalam perkara lain.

Menurut dia, pertimbangan ini bermasalah, karena mengasumsikan satu bukti hanya berlaku untuk satu orang dan perbuatan saja. "Apabila logika ini digunakan, maka tidak ada pengusutan perkara tindak pidana korupsi yang berdasar pada pengembangan kasus lain," katanya.

Pertimbangan hakim yang menyatakan, penetapan tersangka Setnov tidak sah karena dilakukan pada awal penyidikan, pun dipersoalkan Miko. Dalilnya, penetapan tersangka itu dilakukan melalui pengembangan kasus yang kesimpulannya telah diperoleh minimal dua alat bukti sah.

Miko pun berharap, MA mengawasi putusan praperadilan Setnov. Begitu pun Komisi Yudisial, agar mengevaluasi dari sisi perilaku dan etik hakim. "Karena itu, MA dan KY seharusnya memberikan respons terhadap putusan praperadilan ini," tandasnya.


Tags
#KPK
#Praperadilan Novanto
#Setnov
#Cepi Iskandar
#Pansus Angket KPK
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID