logo rilis
Hidayat Nur Wahid: Revisi UU ITE Harus Segera Dilakukan
Kontributor
Rilis
17 Februari 2021, 13:49 WIB
Hidayat Nur Wahid: Revisi UU ITE Harus Segera Dilakukan
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid./Foto: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mendukung adanya revisi Undang-Undang Informasi dan Traksaksi Elektronik (UU ITE). Hal itu karena ada sejumlah  pasal karet dalam UU ITE, dan dirasakan publik sebagai penyebab terjadinya ketidakadilan hukum.  

Dukungan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Hidayat mengingatkan pemerintah agar serius merealisasikan wacana yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi.

“Hal ini perlu dilakukan agar keadilan hukum bisa dilaksanakan serta kebebasan berpendapat bagi rakyat tetap terjamin. Terutama untuk melontarkan kritikan yang diminta sendiri oleh pemerintah, karena hak-hak itu dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” ungkap Hidayat dilansir dari laman  mpr.go.id, Rabu (17/2/2021).

Hidayat mencontohkan, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang kemudian diubah sebagian dengan UU No. 19 Tahun 2016 awalnya dibuat dengan niat dan tujuan yang sangat baik.

“Sayang, dalam implementasinya, sejumlah pasal menjadi aturan yang dikaretkan dan disalahartikan oleh oknum-oknum aparat hukum, sehingga bisa dipakai untuk menjerat mereka yang mengkritik pemerintah,” ujarnya.

Dalam implementasinya, lanjut Hidayat, justru sejumlah ketentuan dalam UU ITE dijadikan alat untuk  melaporkan atau mengkriminalisasi pihak-pihak lain ke polisi.

Sikap Presiden Joko Widodo yang akan merevisi UU ITE agar rakyat tidak takut mengkritik, dan dimaksudkan agar rakyat terhindar dari ketidakadilan hukum, menurut Hidayat juga patut diapresiasi.

Namun jika Presiden Jokowi serius, kata Hidayat, Jokowi harusnya menggunakan kewenangan konstitusionalnya, dengan memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM mengajukan inisiatif Pemerintah mengusulkan revisi UU ITE itu.

“Revisi UU ITE ini sudah sangat mendesak, karena para pembantu Presiden Jokowi, seperti Menkopolhukam, Mahfud MD dan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah mengakui adanya potensi ancaman kriminaliasi dalam UU ITE. Terutama beberapa ketentuan yang bersifat pasal karet, seperti dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU ITE,” pungkas Hidayat.(*)

 

Editor: Andry Kurniawan


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)


2020 | WWW.RILIS.ID