GMKI Tagih Janji Jokowi Soal Poros Maritim - RILIS.ID
GMKI Tagih Janji Jokowi Soal Poros Maritim

Selasa | 23/05/2017 15.47 WIB
GMKI Tagih Janji Jokowi Soal Poros Maritim
Diskusi ngopi akhir pekan GMKI. FOTO: Henrikus

RILIS.ID, Jakarta— Gerakan Mahasiswa Kristen (GMKI) menagih komitmen Presiden Joko Widodo untuk segera menggelar pembangunan kelautan dan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Demikian disampaikan Ketua Bidang Media dan Informasi PP GMKI, Jumady Sinaga. Menurutnya, saat ini PP GMKI memang tengah fokus mengadakan kajian dan diskusi tentang peluang Indonesia menjadi poros maritim dunia. Lebih lanjut, Jumady mengatakan, GMKI telah menggelar diskusi bersama Samuel Rahallus, M.TR.Pi dari Biro Perencanaan Kemenko Kemaritiman.

"Temanya yang diangkat masih seputar maritim. Kami mengangkat tema Menagih Janji Pemerintah Tentang Poros Maritim Dunia dan Meningkatnya Pengangguran di Sektor Perikanan," katanya kepada rilis.id, Selasa (23/5/2017).

Dalam diskusi itu Frangky Oratmangun, Sekretaris Fungsi Hubungan Internasional PP GMKI memaparkan, jumlah pengangguran di Indonesia saat ini mengalami peningkatan hingga Februari 2015 sebagai akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja di sektor perikanan. 

“Untuk menanggulangi hal ini, kita berharap pemerintah harus mempunyai strategi yang bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan, memulihkan dan menjaga keseimbangan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok sosial dalam pembangunan, mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keunggulan sumber daya manusia”, tutur Frangky.

Frangky juga mengatakan, pemerintah harus memperhatikan dimensi pembangunan mulai dari pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan dan perumahan), pembangunan sektor unggulan (kedaulatan pangan, energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata dan industri), serta pemerataan dan kewilayahan (antar kelompok pendapatan dan antar wilayah).

Sementara Samuel Rahallus memaparkan, kemaritiman sudah ada sejak kerajaan sumpah palapa oleh Gajah Mada, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Kepemimpinan Jokowi pada saat ini adalah dengan memasukkan konsep maritim dalam 9 nawa cita yaitu untuk menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Menurut UUD 1945 pasal 25a, secara yurisdiksi negara Indonesia mempunyai kekuatan bahwa negara kita adalah negara kepulauan yang dua per tiga adalah laut. Maka dari itu, Presiden optimis menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menggalakkan pembangunan dibidang infrastruktur maritim," terangnya. 

Lebih lanjut Samuel memaparkan, dalam misi ke-7 RPJP mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional terdapat 4 poin yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan, menumbuhkan wawasan bahari kepada masyarakat dan pemerintah.

"Serta mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan," imbuhnya

Menurutnya, untuk mewujudkan poros maritim dunia juga harus didukung oleh IPTEK dan SDM, selain dari potensi alam yang sudah dimiliki. Selain itu, untuk soal maritim tidak hanya berkenaan dengan kelautan dan perikanan saja, tetapi juga berbicara soal sumber daya mineral, pelayaran, perhubungan, perdagangan, parawisata, potesi alam.

“Pada amanat Presiden No 10 tahun 2015, empat kemeterian teknis yaitu kemeterian pariwisata, kemeterian perikanan, kemeterian sumberdaya mineral, dan kemeterian perhubungan dibentuk dalam satu kemenko karena berkaitan dengan kemaritiman. Inilah yang menjadi dasar kenapa dibentuk menjadi satu kemenko," tuturnya. 

Samuel juga menerangkan, dalam mewujudkan poros maritim dunia, kemenko maritim membuat 5 pilar yang harus dibangun dan didukungan dengan 6 dimensi pembangunan yaitu dengan membangun karakter bangsa bahari, menegakkan kedaulatan maritim, tata kelola laut (ocean governance), pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berdaya saing, penyediaan infrastruktur poros maritim dan yang terakhir adalah industri dan jasa maritim. 

“Persoalan pengangguran juga menjadi masalah saat ini, tercatat jumlah pengangguran yang tejadi sejak diberlakukannya peraturan oleh menteri KKP sebanyak 15 juta KK. Pengangguran ini sebagian besar berasal dari anak buah kapal dan buruh pengolahan ikan," imbuhnya. 

Diketahui, acara ini dilaksanakan di Student Center PP GMKI di Salemba, Jakarta, Sabtu (20/5/2017) lalu. Kegiatan ini merupakan acara rutin yang dilakukan PP GMKI dengan tajuk Diskusi Ngopi Akhir Pekan.


Tags
#gmki
#mahasiswa
#poros maritim
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID