Gerindra: Indonesia Jadi Negara Gagal, Jokowi Mundur! - RILIS.ID
Gerindra: Indonesia Jadi Negara Gagal, Jokowi Mundur!
RILIS.ID
Selasa | 14/02/2017 16.05 WIB
Gerindra: Indonesia Jadi Negara Gagal, Jokowi Mundur!

RILIS.ID, Jakarta— Politisi Gerindra, H. Anda, mengatakan bahwa Indonesia telah menjadi negara gagal, sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga dua tahun pemerintahan Jokowi, karena tidak berhasil mencapai target pertumbuhan.

“Presiden SBY crash ketika take off dalam 3 tahun pertama MP3EI. Presiden Joko Widodo crash dalam meraih target pembangunan ekonomi rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2014-2019 sebesar 7%,” kata H. Anda dalam keterangan tertulisnya kepada rilis.id, Selasa (25/10/2016).

Akibatnya, lanjut H. Anda, Indonesia terjebak dalam middle income trap, pembangunan melambat dan stuck, kemampuan daya saing menurun, daya beli rakyat lemah, ekspor tahun 2016 diperkirakan tidak lebih dari USD 145 milar atau terendah sejak 2011. Transaksi berjalan defisit sejak 2012 s/d 2016 dan APBN 2017 sangat tergantung kepada utang karena pemerintah gagal meningkatkan pendapatan negara.

“Kegagalan pemerintah Jokowi sangat fatal karena dalam APBN 2017 kita harus membayar bunga hutang saja sebesar Rp.221 triliun, sehingga pemerintah harus menerbitkan SBN Neto sebesar Rp.404 triliun,” jelasnya.

Menurut anggota DPR RI dari Dapil Banten itu, kegagalan pemerintah Jokowi menjalankan politik anggaran yang sehat, mengakibatkan negara terpuruk kepada tumpukan utang yang setiap tahunnya semakin besar. Untuk menutup defisit anggaran, membayar cicilan pokok dan penyertaan Modal Negara/PMN, pemerintah Joko Widodo harus membuat utang baru dan setiap tahunnya bertambah besar.

Ia menambahkan, kebijakan ekonomi paket I s/XIII, sangat berbahaya karena pada akhirnya akan membuat defisit Neraca Pendapatan Primer (NPP) lebih besar dalam tahun-tahun mendatang. Padahal defisit NPP pada kuartal pertama 2016 sdh sebesar USD 7,5 milyar. Diperkirakan dengan adanya13 Paket Kebijakan Ekonomi tersebut defisit Neraca Pendapatan Primer tahun 2021 akan menjadi sebesar USD 50 Milyar.

“Itu sebabnya, sistem ekonomi Pasal 33 sangat penting diimplementasikan sehingga penguasaan produksi dan pasar nasional terkendali. Sehingga defisit neraca pendapatan primer dapat ditekan sekecil mungkin dan akumulasi keuntungan akan memperkuat tabungan nasional,” bebernya.

“Kebijakan ekonomi Presiden Jokowi yang bertentangan dengan pasal 33 sangat merugikan negara dan bangsa. Adalah tidak benar dalam era globalisasi batas negara semakin hilang. Batas negara adalah sangat jelas dalam Balance Of Payment/Neraca Pembayaran,” katanya.

“2 tahun Presiden Jokowi memerintah, beliau gagal menjadikan Indonesia majikan di negeri sendiri. Beliau memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada asing untuk menguasai produksi dan pasar Indonesia. Karena itu, sebaiknya Joko Widodo mengundurkan diri,” tandasnya.

Wahyu H


Tags
#Gerindra
#H. Anda
#jokowi
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID